JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah memastikan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pembiayaan program tersebut bersumber dari pinjaman perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bukan dari belanja langsung APBN.
“Jadi Kopdes Merah Putih mereka meminjam uang dari Bank Himbara,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menanggung pembayaran cicilan pinjaman tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan. Purbaya menegaskan mekanisme ini tidak menambah risiko fiskal negara.
Menurutnya, pembayaran cicilan dilakukan melalui pengalihan sebagian alokasi dana desa yang memang setiap tahun telah dianggarkan pemerintah. Dengan demikian, yang berubah hanyalah pola belanja, bukan besaran total pengeluaran negara.
“Risikonya clear, tidak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun sebagian dananya dipindahkan dari dana desa. Jadi belanjanya tetap, hanya cara pembiayaannya yang berubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan rencana impor kendaraan untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih diperkirakan menelan biaya Rp24,66 triliun.
Armada yang akan didatangkan terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra, kemudian 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam produksi Tata Motors.
Pemerintah berharap pengadaan armada tersebut dapat memperkuat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi desa tanpa menambah tekanan pada fiskal negara.
