Ketinggalan Regulasi Jadi Tantangan, Kepala BRIN Dorong Riset Teknologi Eksponensial

JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menekankan krusialnya menyusun proyeksi teknologi jangka panjang untuk mengamankan posisi Indonesia di kancah global.

Dalam peluncuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/2026), Arif menyebut inovasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama daya saing masa depan.

Menurut Arif, dunia saat ini tengah menghadapi pertumbuhan teknologi secara eksponensial yang jauh melampaui kecepatan kebijakan publik. Ketertinggalan regulasi ini menjadi tantangan global yang menuntut pemerintah untuk lebih adaptif.

“Perubahan bisnis lebih cepat daripada perubahan kebijakan publik. Di mana pun, kebijakan publik pasti selalu lebih lambat daripada teknologi. Inilah tantangan yang harus kita jawab melalui proyeksi jangka panjang,” ujar Arif.

BRIN kini mengemban mandat untuk memetakan arah teknologi hingga tahun 2040. Strategi yang diterapkan adalah melakukan proyeksi di masa depan, kemudian menarik mundur penyiapan rangka riset secara sistematis.

Arif mencontohkan transisi energi dari fosil ke hidrogen, serta pergeseran teknologi baterai dari berbasis nikel menuju berbasis grafit.

Selain energi, sektor pangan juga bertransformasi menuju konsep “future food”. Riset masa depan akan lebih banyak menyentuh pada penyediaan protein berbasis teknologi, seperti daging budidaya (cultured meat).

“Antisipasi terhadap pasar masa depan inilah yang harus terus kita perkuat bersama daerah-daerah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Peningkatan Daya Saing Daerah Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, melaporkan capaian positif pada skor nasional IDSD 2025.

Instrumen yang mengadopsi Global Competitiveness Index (GCI) ini mencatat peningkatan skor nasional sebesar 0,07 poin menjadi 3,5 dibandingkan tahun 2024.

“Peningkatan terjadi pada 67 persen pilar dan mencakup 87 persen provinsi di Indonesia. Meskipun secara umum membaik, masih terdapat rentang skor yang lebar antara kabupaten/kota, yakni di kisaran 2,7 hingga 4,68,” jelas Boediastoeti.

IDSD kini menjadi rujukan utama bagi dokumen perencanaan daerah serta penguatan ekosistem riset lokal.

Dengan stabilitas metodologi yang mencapai korelasi 0,98 antara tahun 2024 dan 2025, IDSD diharapkan menjadi dasar empiris bagi para pengambil kebijakan di daerah untuk melakukan intervensi yang lebih terarah sesuai karakteristik wilayah masing-masing.