S&P Peringatkan Risiko Fiskal, Peringkat Utang Indonesia Terancam

JurnalPatroliNews – Jakarta – Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal Indonesia yang berpotensi melemahkan profil kredit negara. Kenaikan beban pembayaran utang dinilai menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai.

Mengutip laporan Bloomberg, Jumat (27/2/2026), analis sovereign S&P, Rain Yin, menyebut rasio pembayaran bunga utang Indonesia kemungkinan telah melampaui ambang krusial 15 persen dari total pendapatan pemerintah pada tahun lalu.

Menurut Yin, jika rasio tersebut bertahan di atas level itu dalam periode yang cukup lama, S&P dapat mempertimbangkan pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.

Saat ini, S&P masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan prospek stabil. Namun, peringatan terbaru tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran lembaga pemeringkat terhadap kondisi fiskal nasional.

S&P menilai rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara sebagai indikator kunci kesehatan fiskal. Sejak pandemi, rasio tersebut melonjak tajam dan belum menunjukkan penurunan yang cepat, padahal dalam periode panjang sebelumnya Indonesia konsisten menjaganya di bawah 15 persen.

Di sisi lain, defisit anggaran juga melebar mendekati batas aman 3 persen, yakni sekitar 2,9 persen. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi awal, terutama akibat melemahnya penerimaan negara.

Menurut S&P, kombinasi kenaikan beban bunga dan pertumbuhan pendapatan yang lesu dapat mengikis kekuatan fiskal pemerintah. Jika pendapatan tidak segera pulih, ruang penyangga fiskal dikhawatirkan semakin menyempit.

“Dua perkembangan yang kami pantau sangat ketat adalah kerangka fiskal jangka menengah—apakah tetap berlandaskan aturan fiskal yang mapan—dan yang kedua adalah kinerja pendapatan,” ujar Yin.

Sebelumnya, Moody’s Ratings pada awal Februari 2026 telah lebih dulu merevisi prospek peringkat Indonesia (Baa2) menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Lembaga tersebut menyoroti pelemahan tata kelola serta meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tak lama berselang, MSCI juga mengingatkan pentingnya reformasi pasar modal Indonesia. Rangkaian sentimen tersebut dinilai dapat menambah tekanan terhadap arus modal asing serta persepsi investor global terhadap perekonomian domestik.