JurnalPatroliNews – Jakarta – Gejolak keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur energi global melalui Selat Hormuz memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan minyak dan gas dunia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Eddy Soeparno, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi persaingan impor migas dengan negara-negara besar yang juga bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.
Eddy mengatakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina perlu mencermati perkembangan tersebut, terutama terkait potensi terganggunya jalur distribusi energi global.
Menurutnya, saat ini Indonesia mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dan gasnya dari kawasan Timur Tengah. Sementara sisanya dipasok dari negara lain seperti Nigeria, Angola, Australia, hingga Brazil.
“Artinya Indonesia masih mampu mengandalkan bahkan meningkatkan suplai migas dari negara-negara di luar Timur Tengah jika pasokan dari kawasan tersebut terganggu akibat penutupan jalur migas melalui Selat Hormuz,” kata Eddy kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia harus mencermati langkah negara-negara importir energi besar seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki volume impor minyak jauh lebih besar.
Eddy menjelaskan bahwa China mengimpor sekitar 11 juta barel minyak per hari, disusul India sekitar 6 juta barel per hari, sementara Jepang dan Korea Selatan berada di kisaran 2 hingga 2,5 juta barel per hari.
Menurutnya, ketergantungan negara-negara tersebut terhadap pasokan energi dari Timur Tengah juga cukup tinggi. China dan India diketahui mengimpor sekitar 55 hingga 60 persen kebutuhan migasnya dari kawasan tersebut, sedangkan Jepang dan Korea Selatan bahkan mencapai 80 hingga 90 persen.
“Jika Selat Hormuz ditutup, negara-negara tersebut akan segera mengalihkan impor migas dari sumber-sumber lain yang juga menjadi pemasok bagi Indonesia,” ujarnya.
Kondisi tersebut berpotensi memicu persaingan global dalam mendapatkan pasokan energi dari negara-negara produsen alternatif.
“Dengan kata lain, Indonesia bisa berebut pasokan minyak dan gas dengan negara-negara importir raksasa lainnya,” jelas Eddy yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Karena itu, Eddy meminta Pertamina untuk menyiapkan berbagai skenario mitigasi, termasuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan dan lonjakan harga energi global apabila konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat.
