JurnalPatroliNews – JAKARTA — Wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai kritik dari kalangan serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif karena dinilai minim dampak terhadap efisiensi anggaran, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa sektor pelayanan publik, terutama di bidang ketenagakerjaan, sangat bergantung pada interaksi langsung. Ia menyebut kebijakan WFH berpotensi menghambat penyelesaian berbagai persoalan yang membutuhkan kehadiran fisik.
“Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, akan terganggu pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR, dan upah. Begitu juga pengawasan terhadap pelaksanaan norma kerja di perusahaan,” ujar Said Iqbal, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal melalui sistem kerja jarak jauh, melainkan memerlukan tatap muka langsung antara pihak-pihak terkait.
Selain itu, ia menilai kebijakan WFH tidak relevan dengan kebutuhan operasional sektor industri dan manufaktur yang tetap harus berjalan setiap hari. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan hambatan administratif apabila layanan pemerintah tidak berjalan optimal.
“Dari sisi perusahaan atau pabrik swasta, tidak mungkin menerapkan WFH karena produksi harus berjalan terus. Jika pelayanan pemerintah ikut terganggu, maka akan berdampak pada proses perizinan, termasuk ekspor-impor dan izin tenaga kerja asing,” jelasnya.
KSPI dan Partai Buruh juga mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam menghemat anggaran dan BBM. Said Iqbal menilai dampak penghematan dari penerapan WFH bagi ASN relatif kecil.
Ia menyarankan pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik sebagai alternatif penghematan, tanpa harus mengorbankan kualitas layanan. Selain itu, efisiensi energi dapat dilakukan melalui pengelolaan penggunaan listrik yang lebih disiplin di lingkungan kerja.
“WFH bagi ASN hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap penghematan anggaran dan BBM. Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan proyek-proyek yang tidak berdampak langsung bagi rakyat,” tegasnya.
KSPI dan Partai Buruh menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, terutama terhadap pelayanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan. Jangan sampai niat efisiensi justru menimbulkan masalah baru bagi pelayanan publik dan dunia kerja,” pungkasnya.
