JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan klarifikasi tegas terkait isu keterlibatan finansial Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Presiden mengeklaim bahwa pemerintah tidak pernah memberikan komitmen untuk membayar iuran keanggotaan sebesar USD 1 miliar atau setara dengan Rp15,7 triliun.
Dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang disiarkan melalui kanal YouTube resminya, Senin (23/3/2026), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia lebih memilih berkontribusi melalui pengerahan personel keamanan ketimbang dukungan dana langsung.
“Kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran USD 1 miliar. Sejak awal saat ditanya, saya tidak komit soal uang sama sekali. Kita mengatakan siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta,” tegas Prabowo.
Dua Opsi Keanggotaan BoP Lebih lanjut, Kepala Negara memaparkan bahwa mekanisme keanggotaan BoP sejak awal menawarkan dua konsep kontribusi bagi negara-negara anggota.
Opsi pertama adalah sumbangan dana besar untuk rehabilitasi kawasan, sementara opsi kedua adalah penyediaan pasukan perdamaian di lapangan.
Dana USD 1 miliar tersebut sedianya direncanakan untuk merehabilitasi kawasan Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Namun, Presiden Prabowo menilai kontribusi berupa pasukan perdamaian lebih sesuai dengan kapasitas dan peran strategis Indonesia di mata dunia.
Rencana Rehabilitasi Gaza Meskipun menepis isu iuran wajib, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen membantu rakyat Palestina melalui jalur kemanusiaan lainnya.
Indonesia akan ambil bagian dalam proses pembangunan kembali Gaza apabila gencatan senjata antara Palestina dan Israel telah benar-benar tercapai secara permanen.
“Nanti kita lihat perkembangan. Kalau benar-benar gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bisa saja Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas dan lembaga lainnya.
Bahkan sebelum gencatan senjata pun, kita sudah membangun rumah sakit dan bantuan lainnya di sana,” pungkasnya.
Langkah ini mempertegas posisi Indonesia yang tetap aktif dalam misi perdamaian dunia tanpa harus membebani APBN melalui komitmen finansial di lembaga internasional yang belum menunjukkan hasil konkret di lapangan.
