JurnalPatroliNews – Jakarta — Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai sebagai langkah cepat yang tepat dalam merespons dampak konflik geopolitik global terhadap konsumsi energi. Namun, pembenahan subsidi energi disebut sebagai langkah strategis jangka panjang yang tidak boleh ditunda.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kebijakan WFH dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menjawab tantangan ketahanan energi secara menyeluruh.
“WFH adalah salah satu aksi cepat untuk menghemat konsumsi BBM. Namun ke depan, membenahi subsidi energi adalah langkah penting untuk menciptakan keadilan dan meminimalkan subsidi yang tidak tepat sasaran,” ujar Eddy, Rabu (25/3/2026).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, pembenahan subsidi energi telah lama menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengungkapkan, berbagai data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna BBM bersubsidi seperti pertalite, solar, hingga LPG justru berasal dari kelompok masyarakat mampu yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi.
“Ketahanan energi tidak hanya soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga bagaimana negara mampu mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan,” katanya.
Eddy menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat ketahanan fiskal, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kemandirian energi nasional di masa depan.
“Ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.
