JurnalPatroliNews – Jakarta -Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tengah menyiapkan serangkaian langkah efisiensi energi dan operasional sebagai upaya mengantisipasi dampak ekonomi global akibat ketegangan perang antara Amerika Serikat dan Iran.
Kebijakan ini mencakup penghematan konsumsi listrik di lingkungan gedung parlemen hingga pemangkasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan internal mengenai pola kerja ke depan di tengah situasi ketidakpastian global. Salah satu poin utamanya adalah pembatasan penggunaan listrik pada malam hari.
“Jika tidak ada acara persidangan, maksimum jam delapan malam seluruh lampu akan kita matikan. Langkah ini sedang kita siapkan exercise-nya,” ujar Indra saat dikonfirmasi, Kamis (26/3).
Indra menjelaskan bahwa proses pemadaman lampu saat ini masih dilakukan secara manual karena belum seluruh gedung di kompleks parlemen terintegrasi dengan Building Automatic System (BAS).
Selain lampu, penggunaan pendingin ruangan (AC) di ruang-ruang rapat yang tidak terpakai juga akan dihentikan total.
Pemangkasan Perjalanan Dinas dan BBM Selain sektor energi listrik, Setjen DPR juga mulai memperketat anggaran perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPR. Perjalanan hanya akan diizinkan untuk agenda yang memiliki tingkat urgensi sangat tinggi.
“Perjalanan dinas dari unsur ASN sudah kita kurangi, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sangat mendesak,” tambahnya.
Efisiensi juga menyasar sektor transportasi dengan rencana pengurangan kuota BBM pada kegiatan-kegiatan operasional kendaraan dinas. Meskipun langkah-langkah ini sudah dipersiapkan sejak sebelum masa Lebaran, Indra mengaku pihaknya masih menghitung secara mendalam potensi penghematan yang dihasilkan.
“Kita belum menghitung secara kuantitatif, namun langkah-langkah persiapan sudah kita lakukan secara matang,” pungkasnya.
