JurnalPatroliNews – WASHINGTON DC — Gelombang aksi protes bertajuk “No Kings” pecah serentak di berbagai wilayah Amerika Serikat pada Sabtu (29/3/2026) waktu setempat. Demonstrasi yang memasuki putaran ketiga ini menyedot perhatian luas, dengan jutaan warga turun ke jalan di kota-kota besar.
Aksi dilaporkan berlangsung di sejumlah pusat metropolitan, seperti New York, Washington DC, hingga Los Angeles. Para penyelenggara menyebut demonstrasi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, termasuk keterlibatan dalam konflik dengan Iran, pengetatan kebijakan imigrasi, serta meningkatnya biaya hidup.
“Trump ingin memerintah sebagai seorang tiran. Tetapi ini Amerika, dan kekuasaan adalah milik rakyat, bukan milik calon raja atau kroni miliarder,” demikian pernyataan penyelenggara, seperti dikutip dari BBC.
Penyelenggara memperkirakan lebih dari 9 juta orang ambil bagian dalam aksi ini, dengan sedikitnya 3.100 kegiatan digelar di seluruh 50 negara bagian. Di Washington DC, ribuan demonstran memadati kawasan pusat kota, berbaris menuju National Mall hingga tangga Lincoln Memorial.
Berbagai atribut protes mewarnai aksi, mulai dari poster bernada kritik tajam hingga patung tiruan Trump dan sejumlah pejabat pemerintah. Massa juga menyerukan tuntutan agar para pemimpin tersebut dilengserkan dan diproses secara hukum.
Aksi besar juga terjadi di negara bagian Minnesota, khususnya di kota Saint Paul. Ribuan warga turun ke jalan dipicu kemarahan atas tewasnya dua warga sipil dalam operasi aparat imigrasi federal pada Januari lalu.
Sejumlah tokoh Partai Demokrat turut hadir dan menyampaikan orasi di depan gedung parlemen negara bagian, menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Trump.
Suasana semakin memanas ketika musisi legendaris Bruce Springsteen tampil di tengah massa. Ia membawakan lagu protes berjudul “Streets of Minneapolis” yang menjadi simbol solidaritas terhadap para demonstran.
Di New York, ribuan massa memadati kawasan Times Square dan sejumlah ruas utama Manhattan. Kepolisian setempat menutup beberapa jalan untuk mengantisipasi membludaknya peserta aksi.
Gelombang demonstrasi ini juga menjalar ke berbagai kota kecil, menunjukkan meluasnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini.
Menanggapi aksi tersebut, pihak Gedung Putih menyindir para demonstran sebagai “sesi terapi gangguan mental Trump” dan menilai aksi itu hanya didukung kalangan tertentu. Sementara itu, Trump membantah tudingan bahwa dirinya bersikap otoriter.
“Mereka menyebutku sebagai raja. Aku bukan raja,” ujarnya.
Meski demikian, kritik terhadap kebijakan pemerintah terus menguat. Para penentang menilai sejumlah langkah yang diambil pemerintahan Trump berpotensi mengancam prinsip demokrasi di Amerika Serikat.
