JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI resmi memberlakukan serangkaian langkah efisiensi energi dan anggaran di lingkungan parlemen.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI yang diterima pada Minggu (29/3), salah satu poin utama adalah pembatasan operasional lift dan eskalator.
Fasilitas tersebut hanya akan beroperasi penuh pada pukul 07.00 hingga 18.00 WIB. Selepas jam tersebut, operasional lift akan dipangkas hingga 70 persen.
Pengetatan Konsumsi Rapat dan Operasional Pejabat Tidak hanya soal energi fisik gedung, efisiensi juga merambah ke meja rapat. DPR memutuskan untuk menghapus sajian penganan ringan (snack) pada rapat internal Eselon I.
“Rapat internal di masing-masing Eselon I hanya menyediakan jamuan berupa makan besar. Sedangkan untuk rapat yang dilaksanakan secara daring (online), tidak diberikan jamuan rapat sama sekali,” bunyi petikan surat tersebut.
Selain itu, skema penghematan BBM juga diberlakukan bagi kendaraan operasional Pejabat Tinggi Madya hingga Pejabat Administrator. Pegawai pun diimbau untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi beban energi.
Pembatasan Listrik dan Opsi WFH DPR juga mengatur ketat penggunaan fasilitas kantor lainnya:
- Pendingin Ruangan (AC): Hanya beroperasi mulai pukul 07.00 – 18.00 WIB.
- Aliran Listrik: Wajib dimatikan maksimal pukul 18.00 WIB jika sudah selesai digunakan.
- Fasilitas Olahraga: Jam operasional dibatasi maksimal hingga pukul 18.00 WIB untuk menekan penggunaan listrik.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, juga mengungkapkan adanya opsi penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Langkah ini dinilai strategis karena dapat menghentikan operasional bus jemputan pegawai yang mengonsumsi BBM dalam jumlah besar.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” tegas Indra.
