JurnalPatroliNews – Jakarta – Â Krisis bahan bakar minyak (BBM) melanda Myanmar di tengah gejolak energi global akibat konflik di Timur Tengah. Kelangkaan pasokan disertai lonjakan harga membuat masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar, bahkan harus mengantre berjam-jam di sejumlah wilayah.
Media lokal melaporkan, dalam beberapa hari terakhir isu kelangkaan BBM menjadi perbincangan luas di media sosial. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bensin, sementara harga terus merangkak naik di berbagai daerah.
Sebagai respons, pemerintah militer sejak 27 Maret 2026 menerapkan sistem distribusi baru dengan membatasi pembelian BBM berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Mobil pribadi hanya diperbolehkan membeli maksimal 35 liter per minggu, sedangkan taksi hingga 90 liter per minggu.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi. Namun di lapangan, aturan itu justru memicu antrean panjang serta ketidakpuasan masyarakat.
Di kota terbesar, Yangon, harga BBM melonjak tajam. Dalam sepekan, harga bensin dan solar naik antara 800 hingga lebih dari 1.200 kyat per liter. Sementara di wilayah lain seperti Mawlamyine, harga bensin bahkan mencapai sekitar 4.825 kyat per liter, atau setara Rp35.000 hingga Rp40.000.
Keluhan warga pun membanjiri media sosial. Banyak di antaranya mengaku harus mengantre hingga empat jam setiap hari demi mendapatkan bahan bakar. Bahkan di Mandalay, warga menyebut pembelian BBM kerap dibatasi hanya satu hingga dua liter, meskipun aturan resmi memperbolehkan lebih.
Selain kelangkaan, muncul pula dugaan praktik distribusi tidak adil. Sejumlah warga menilai terdapat permainan antara oknum pengusaha dan pejabat, di mana BBM yang langka di SPBU justru dijual bebas dengan harga lebih tinggi di luar jalur resmi.
Kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi masyarakat yang sebelumnya telah tertekan oleh tingginya biaya hidup. Aktivitas sehari-hari pun terganggu, terutama bagi warga yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja.
Pihak militer melalui juru bicara Mayor Jenderal Zaw Min Tun menyatakan bahwa cadangan BBM nasional masih mencukupi. Pemerintah menegaskan pembatasan dilakukan untuk menjaga distribusi tetap terkendali.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan krisis belum mereda. Kelangkaan, lonjakan harga, dan antrean panjang masih terus terjadi, memicu kekhawatiran publik serta gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah.
