JurnalPatroliNews – Jakarta -Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah.
Namun, BHS menekankan perlunya penajaman sasaran subsidi agar benar-benar diprioritaskan bagi sektor transportasi publik dan logistik massal.
Menurut BHS, langkah ini krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah tanpa terhambat oleh laju inflasi.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam yang sukses menjaga harga BBM domestik tetap rendah.
“Indonesia sebagai negara penghasil minyak mentah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi. Jika kemampuan fiskal terbatas, pemerintah harus tetap memprioritaskan subsidi untuk bus, truk, kereta api, hingga kapal penumpang,” ujar BHS di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Fokus pada Transportasi Laut dan Penyeberangan Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), BHS menyoroti sektor transportasi laut dan ferry penyeberangan yang memiliki fungsi ganda sebagai “jembatan” antar-pulau.
Data BPH Migas menunjukkan konsumsi solar subsidi di sektor ini relatif kecil, yakni hanya sekitar 1% dari total nasional 18,8 juta kiloliter.
“Beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp20 triliun. Porsi untuk transportasi laut sangat kecil dan tidak membebani negara, namun dampaknya luar biasa besar dalam mencegah kenaikan biaya logistik antar-pulau,” tegas Kapoksi Fraksi Gerindra tersebut.
Mencegah Multiplier Effect BHS menilai penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan pribadi masih menjadi tantangan besar. Ia mendorong pemerintah untuk lebih berani melakukan klasterisasi penerima subsidi.
Dengan menjamin ketersediaan BBM murah bagi angkutan umum dan logistik, multiplier effect berupa kenaikan harga pangan dan barang kebutuhan pokok dapat ditekan secara efektif.
Kebijakan subsidi yang tepat sasaran diharapkan menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi nasional, memastikan konektivitas wilayah tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
