JurnalPatroliNews – Jakarta – Parlemen Vietnam secara bulat menyetujui pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis, To Lam, sebagai Presiden Vietnam untuk masa jabatan lima tahun ke depan pada Selasa (7/4).
Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam struktur politik Vietnam, di mana To Lam kini memegang dua posisi paling berpengaruh di negara tersebut, mirip dengan model kepemimpinan di China.
Keputusan Majelis Nasional ini diambil setelah pencalonan To Lam difinalisasi dalam pertemuan internal partai pada akhir Maret lalu. Dengan mandat ganda ini, To Lam memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan domestik maupun luar negeri Vietnam hingga 2031.
Risiko Otoritarianisme vs Efisiensi Kebijakan Sejumlah analis menilai konsentrasi kekuasaan ini sebagai pedang bermata dua.
Di satu sisi, penggabungan peran kepala negara dan kepala partai dikhawatirkan akan mengikis sistem kepemimpinan kolektif yang selama ini dianut Vietnam, sehingga berpotensi meningkatkan tren otoritarianisme.
“Memusatkan kekuasaan lebih besar di tangan To Lam dapat menimbulkan risiko bagi sistem politik Vietnam,” ujar Le Hong Hiep, pakar dari ISEAS Yusof Ishak Institute Singapura.
Namun, Hiep juga mencatat sisi positif dari sisi ekonomi. “Konsolidasi ini memungkinkan pemerintah merumuskan dan menerapkan kebijakan dengan lebih cepat dan efektif tanpa hambatan birokrasi yang panjang,” tambahnya.
Ambisi Reformasi Ekonomi dan ‘Diplomasi Bambu’ To Lam dikenal sebagai sosok reformis yang ambisius. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit melalui model pembangunan baru yang melampaui manufaktur berbiaya rendah.
Meskipun mendukung ekspansi konglomerat swasta untuk meningkatkan daya saing, To Lam tetap menegaskan peran vital perusahaan milik negara guna menjaga keseimbangan internal partai.
Di kancah internasional, Vietnam diprediksi akan tetap konsisten dengan strategi “Diplomasi Bambu”. Strategi ini menekankan pada fleksibilitas dan keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan China.
“Peran ganda To Lam tidak akan mengubah arah kebijakan luar negeri Vietnam secara fundamental, meskipun ada kekhawatiran soal sentralisasi kekuasaan,” ungkap Khang Vu, peneliti tamu di Boston College.
Investor asing umumnya menyambut positif kepemimpinan To Lam yang dianggap pro-bisnis. Meski demikian, tantangan berupa risiko korupsi, favoritisme, dan stabilitas birokrasi tetap menjadi sorotan utama dalam transisi gaya kepemimpinan baru Vietnam ini.
