JurnalPatroliNews – Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rangkaian acara kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (10/4).
Agenda tersebut meliputi pengucapan sumpah Hakim Konstitusi, pelantikan keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031, serta pelantikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI.
Dalam prosesi tersebut, Liliek Prisbawono Adi resmi diangkat sebagai Hakim Konstitusi. Pengangkatan ini merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Kehadiran hakim baru ini diharapkan dapat memperkokoh integritas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi nasional.
Penyegaran Keanggotaan Ombudsman RI Selain pengangkatan hakim, Presiden juga melantik jajaran keanggotaan Ombudsman RI masa jabatan 2026–2031 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2026.
Dalam struktur yang baru, Hery Susanto dipercaya menjabat sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Susunan anggota Ombudsman RI lainnya yang turut dilantik adalah Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan.
Pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik di Indonesia agar semakin transparan dan akuntabel.
Penugasan Diplomasi Internasional Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman.
Pengangkatan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2026. Penugasan Andi Rahadian dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan posisi diplomasi Indonesia di wilayah Timur Tengah.
Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan TNI terhadap stabilitas dan penguatan lembaga-lembaga negara, baik di bidang hukum, pengawasan publik, maupun diplomasi internasional. Sinergi yang kuat antarlembaga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan.
