JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar rapat koordinasi intensif guna memastikan kesiapan tim pendukung Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Tahun 2026.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh aspek operasional, mulai dari kesiapan sumber daya manusia hingga koordinasi teknis di dalam dan luar negeri, agar fungsi pengawasan parlemen berjalan optimal.
Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi terkini, seluruh elemen pendukung telah berada dalam posisi siap untuk menjalankan tugas sesuai lini masa yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa seluruh personel, sarana prasarana, serta agenda kegiatan telah dipersiapkan secara matang guna mendukung kelancaran kerja anggota dewan di lapangan.
Dalam arahannya, Rahmad menekankan agar seluruh anggota tim memiliki pola pikir yang responsif dan sigap. Ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji adalah agenda besar berskala internasional yang penuh tantangan.
Oleh karena itu, tim pendukung diminta untuk bekerja dengan dedikasi tinggi dan mengantisipasi setiap potensi kendala seolah-olah sedang berada dalam situasi krisis agar penanganan masalah dapat dilakukan secara cepat.
Lebih lanjut, Rahmad menggarisbawahi bahwa keberadaan tim pendukung di tanah suci murni untuk memfasilitasi tugas pengawasan legislatif, bukan untuk melaksanakan ibadah secara pribadi.
Ia optimis bahwa gabungan unsur dari Komisi VIII, tim protokol, media, hingga tenaga kesehatan dapat melebur menjadi satu kesatuan yang solid selama bertugas di Arab Saudi.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, menyoroti pentingnya faktor kesehatan dan komunikasi kolektif.
Ia meminta seluruh staf pendukung untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama masa tugas, mengingat beban kerja yang tinggi di tengah cuaca ekstrem dan kerumunan massa yang besar.
Suprihartini juga menginstruksikan penghapusan ego sektoral di antara divisi yang terlibat. Menurutnya, koordinasi lintas fungsi antara bagian protokol, persidangan, dan keamanan harus berjalan tanpa sekat.
Dengan mengedepankan kerja kolektif dan mengesampingkan kepentingan masing-masing bagian, Setjen DPR RI berharap proses pengawasan haji tahun 2026 dapat memberikan rekomendasi yang tajam bagi perbaikan pelayanan jemaah haji Indonesia di masa depan.
