JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah China meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau ulang rencana penghentian misi pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon. Beijing menilai kondisi keamanan di lapangan masih belum cukup stabil untuk dilakukan penarikan pasukan.
Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menegaskan bahwa situasi di Lebanon masih sangat rawan. Menurutnya, belum ada tanda-tanda gencatan senjata yang benar-benar tercapai, melainkan hanya penurunan intensitas konflik sementara.
Ia juga menyoroti serangan yang masih terus berlangsung di wilayah Lebanon dan mendesak agar kekerasan segera dihentikan.
“Israel berkewajiban untuk menghentikan pemboman Lebanon ini,” ujar Fu pada Jumat, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (2/5/2026).
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB secara bulat telah memutuskan untuk mulai menarik pasukan UNIFIL pada akhir 2026. Misi penjaga perdamaian ini telah beroperasi sejak 1978 dengan tugas utama memantau wilayah perbatasan selatan Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel.
Ketegangan di kawasan kembali meningkat sejak awal Maret 2026, ketika kelompok bersenjata Hezbollah melancarkan serangan ke Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Iran.
Serangan tersebut kemudian dibalas oleh Israel melalui operasi militer besar-besaran, baik lewat serangan udara maupun operasi darat, yang menyebabkan kerusakan luas di wilayah Lebanon selatan.
Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 2.500 orang telah tewas sejak konflik kembali memanas.
Pihak Israel menyatakan bahwa operasi militernya bertujuan menghentikan serangan dari Hezbollah dan menjaga keamanan nasionalnya. Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari perwakilan Israel di PBB terkait pernyataan terbaru dari pemerintah China.
Fu Cong juga mengungkapkan bahwa dirinya telah membahas situasi tersebut secara langsung dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Menurutnya, Sekretariat PBB saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan peninjauan implementasi Resolusi 1701, yakni resolusi yang sebelumnya mengakhiri konflik besar antara Hezbollah dan Israel pada tahun 2006.
Fu menambahkan bahwa mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB menilai saat ini belum menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi atau mengubah peran UNIFIL di Lebanon.
Bahkan, Kepala Operasi Penjaga Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, sebelumnya juga menyampaikan bahwa kehadiran pasukan PBB di Lebanon masih sangat diperlukan dan kemungkinan besar dapat dipertahankan, meskipun mandat resmi UNIFIL nantinya berakhir.
Desakan China ini menunjukkan kekhawatiran internasional terhadap potensi eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah apabila kehadiran pasukan penjaga perdamaian dikurangi terlalu cepat.
