JurnalPatroliNews – Jakarta – Langkah dan arah kebijakan ekonomi yang diusung oleh pemerintah dalam menyongsong tahun anggaran baru terus menuai sorotan mendalam dari kalangan akademisi.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, memberikan pandangan kritis sekaligus konstruktif terkait isi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyampaian dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Handi menilai bahwa draf yang dipaparkan tersebut menunjukkan upaya kuat pemerintah dalam membangun fondasi optimisme terhadap prospek perekonomian nasional, sekaligus mempertegas komitmen untuk mengembalikan haluan sistem ekonomi Indonesia pada mandat amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.
Menurut penilaian Handi, pidato kenegaraan tersebut mengirimkan sinyal positif bahwa jajaran pemerintah kini memandang sektor ekonomi tidak melulu sebagai persoalan teknokratis dan administratif semata. Lebih dari itu, ekonomi ditempatkan sebagai bagian dari komitmen politik kebangsaan yang mutlak harus diarahkan dan dieksekusi secara serius di lapangan.
Secara umum, Handi menyambut positif target indikator pertumbuhan ekonomi yang dipatok berada pada kisaran angka 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027, yang mana pertumbuhan tersebut diarahkan mampu menembus angka 8 persen pada tahun 2029 mendatang. Selain itu, pemerintah juga memasang draf target defisit APBN agar tetap terjaga dengan aman pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka kemiskinan ditekan turun menjadi 6 sampai 6,5 persen, serta angka pengangguran berada pada rentang 4,3 hingga 4,87 persen.
Ia memberikan apresiasi bahwa berbagai target makro tersebut mencerminkan adanya keinginan kuat dari pihak pemerintah untuk bekerja ekstra keras dalam memperbaiki struktur kondisi ekonomi nasional. Kendati melayangkan dukungan penuh terhadap arah ekonomi yang disampaikan Presiden, Handi melempar peringatan tegas bahwa indikator keberhasilan dari seluruh agenda besar tersebut akan sangat ditentukan oleh mutu atau kualitas implementasi kebijakan di tingkat operasional.
Handi mengingatkan jangan sampai seluruh rencana kerja yang sudah disusun dengan sangat baik tersebut pada akhirnya hanya berakhir sebatas konsep di atas lembaran kertas, namun terbukti lemah di dalam aspek implementasi praktisnya.
Lima Aspek Krusial dan Evaluasi Kualitas Belanja Negara Guna menyokong keberhasilan visi politik ekonomi tersebut, Handi mengidentifikasi sedikitnya ada lima aspek fundamental yang wajib mendapatkan perhatian ekstra dan perbaikan berkala dari jajaran kementerian terkait.
Aspek pertama menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang dinilai terlampau optimistis di tengah kepungan tekanan geopolitik global serta pelemahan daya beli domestik. Kondisi nyata ini tercermin dari draf asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan pemerintah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Angka tersebut menjadi bukti autentik bahwa pemerintah secara tidak langsung mengakui adanya tekanan eksternal yang masif, sehingga diperlukan formulasi kebijakan taktis untuk menjaga stabilitas moneter.
Aspek kedua, Handi mengkritisi draf pidato Presiden yang dinilai belum memberikan penjabaran yang memadai mengenai peta jalan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia dinilai masih terlalu bergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor komoditas mentah.
Tanpa adanya strategi industrialisasi yang matang dan jelas, kebijakan hilirisasi yang digembar-gemborkan justru berisiko memperkuat pola ekonomi ekstraktif, ketimbang membangun basis manufaktur teknologi tinggi yang andal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah didorong untuk memperkuat sektor industri berbasis komponen sumber daya lokal.
Aspek ketiga berkaitan erat dengan ketimpangan antara ekspansi program prioritas dengan kapasitas fiskal negara. Di mana target belanja negara dipatok mencapai 14,8 persen dari PDB, namun di sisi lain draf pendapatan negara diproyeksikan hanya mampu menyentuh kisaran 11,82 hingga 12,4 persen PDB.
Ketidakseimbangan ini membuat ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan memicu tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap utang luar negeri, sehingga reformasi perpajakan wajib diperkuat demi menjaga disiplin anggaran.
Aspek keempat mengulas seputar pemerataan. Meskipun membawa jargon ekonomi untuk rakyat, persoalan ketimpangan ekonomi dinilai belum terjawab secara tuntas. Target penurunan rasio gini ke level 0,362 hingga 0,367 memang bernilai positif, tetapi distribusinya masih menjadi pekerjaan rumah yang besar selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha berskala raksasa yang bersifat oligopolistik.
Terakhir, aspek kelima menyangkut mutu kualitas belanja negara. Menurut analisis Handi, masalah klasik berupa inefisiensi anggaran, kebocoran alokasi, serta rendahnya dampak multiplier effect yang tecermin dari tingginya angka ICOR, hingga kini belum mendapatkan jawaban penyelesaian secara sistemik.
Pihaknya mendesak adanya reformasi tata kelola anggaran yang kuat agar perluasan defisit belanja berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas riil di masyarakat.
Meski melayangkan sejumlah catatan kritis, Handi tetap memuji langkah Presiden Prabowo yang memilih hadir secara langsung untuk menyampaikan dokumen KEM-PPKF 2027 tersebut.
Kehadiran langsung kepala negara dinilai menjadi indikator kuat bahwa arah kebijakan fiskal kini telah ditempatkan sebagai sebuah agenda politik nasional yang bernilai strategis, bukan sekadar dokumen teknokratis rutin.
Langkah berikutnya yang dinantikan publik adalah penjabaran teknis dari arah fiskal ini di dalam draf pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang dijadwalkan bakal disiarkan pada 16 Agustus 2026 mendatang.
