JurnalPatroliNews – JAKARTA — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah dan penyelenggara ibadah haji memberikan perhatian serius terhadap layanan konsumsi bagi jemaah Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Selain konsumsi, aspek transportasi, akomodasi, dan layanan kesehatan juga diminta dipastikan berjalan optimal demi menjaga kenyamanan serta keselamatan jemaah.
Anggota Timwas Haji DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Siti Mukaromah, mengatakan layanan konsumsi menjadi kebutuhan mendasar bagi jemaah yang akan menjalani rangkaian ibadah dengan aktivitas fisik tinggi selama Armuzna.
“Konsumsi ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting dan mendesak karena menyangkut kebutuhan dasar jemaah haji,” ujar perempuan yang akrab disapa Erma itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Timwas, ditemukan sejumlah persoalan distribusi makanan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti pemerintah.
Salah satu temuan berada di Sektor 7, tepatnya di Hotel 702, yang dihuni empat kelompok terbang (kloter). Namun saat sidak dilakukan, makanan siap saji baru tersedia untuk satu kloter.
“Artinya masih ada tiga kloter yang belum tersedia makanannya. Padahal malam itu makanan seharusnya sudah terdistribusi kepada jemaah melalui pimpinan kloter,” katanya.
Menurut Erma, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian waktu distribusi makanan bagi seluruh jemaah.
Timwas DPR bahkan disebut mengalami kendala komunikasi saat mencoba memastikan jadwal kedatangan logistik konsumsi.
Ia meminta distribusi makanan segera dipastikan tuntas agar stok benar-benar sudah diterima jemaah sebelum keberangkatan menuju Arafah.
“Jangan sampai jemaah berangkat tetapi belum memiliki kesiapan konsumsi,” tegasnya.
Selain itu, Erma juga menyoroti pola distribusi makanan yang dinilai belum mengakomodasi seluruh jadwal keberangkatan jemaah menuju Armuzna.
Berdasarkan informasi yang diterima Timwas, stok makanan baru dipersiapkan untuk jemaah yang berangkat pada pagi hari. Padahal, keberangkatan dilakukan secara bertahap mulai pagi, siang, sore hingga malam.
Karena itu, menurut dia, kebutuhan konsumsi bagi seluruh jemaah pada setiap jadwal keberangkatan harus dipastikan tersedia dengan baik.
Legislator asal Jawa Tengah tersebut turut menyoroti persoalan teknis terkait wadah makanan yang dinilai menyulitkan jemaah lanjut usia.
Dalam temuannya, jemaah hanya menerima satu kotak wadah makanan untuk digunakan dalam tiga hingga empat kali distribusi makanan siap saji.
“Mungkin bagi yang masih muda bisa mencuci dan menggunakan kembali. Tetapi bagi para sepuh atau jemaah lansia, ini tentu menyulitkan karena tidak semuanya memiliki pendamping,” ujarnya.
Menurut Erma, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius karena sebelumnya telah dibahas dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, termasuk pentingnya penyediaan wadah makanan yang memadai.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kualitas makanan siap saji yang dibagikan kepada jemaah.
Erma menyoroti adanya makanan berkuah santan dengan masa kedaluwarsa hingga 18 bulan yang dinilai perlu mendapat pengawasan khusus.
“Kita tentu harus berhati-hati karena makanan tersebut hanya disimpan dalam kemasan, bukan di dalam pendingin. Ini perlu menjadi perhatian khusus terutama bagi jemaah lansia atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu,” katanya.
Timwas Haji DPR RI memastikan akan terus melakukan pemantauan dan sidak lanjutan guna memastikan seluruh persoalan pelayanan konsumsi dapat segera diselesaikan sebelum puncak ibadah haji berlangsung.
“Yang terpenting adalah jemaah merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji,” pungkas Erma.
Komentar