JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, bergerak taktis dengan memfasilitasi ruang dialog tripartit guna menyelesaikan sengketa pemenuhan hak upah kerja pada hari libur nasional
Langkah mediasi tersebut mempertemukan jajaran manajemen puncak PT Indomarco Prismatama atau Indomaret dengan perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam SPN dan SPMI
Forum komunikasi yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Selasa tersebut dihadiri oleh Direktur Operasional Indomaret, Andreas Djajaputra, serta Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan
Pertemuan intensif ini berhasil melahirkan lembar kesepakatan krusial yang berdampak langsung pada jaminan kesejahteraan bagi sekitar dua ratus lima puluh ribu karyawan Indomaret di seluruh penjuru Indonesia
Wamenaker Afriansyah Noor memberikan penekanan yuridis bahwa mengacu pada regulasi serta undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, setiap karyawan yang masuk dinas pada hari libur nasional wajib mengantongi upah lembur
Pihak kementerian melarang keras penerapan sistem penggantian hari atau tukar hari kerja sebagai dalih kompensasi pengganti uang lembur di hari libur resmi pemerintah
Otoritas Kemnaker menegaskan bahwa aturan ini merupakan mandatori undang-undang yang bersifat mengikat sehingga hak lembur wajib dibayarkan tanpa pengecualian apa pun
Dalam dinamika pertemuan, serikat pekerja juga mengadukan adanya indikasi tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area terhadap staf bawahannya
Aparat buruh mencurigai adanya unsur paksaan di balik kemunculan data survei lama yang mengeklaim bahwa sembilan puluh delapan persen karyawan menyetujui sistem ganti hari
Merespons polemik tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penjaringan aspirasi ulang melalui kuesioner baru yang akan digulirkan pada akhir bulan Mei demi menjamin independensi suara karyawan
Secara garis besar, perundingan tersebut melahirkan lima butir komitmen bersama yang wajib dipatuhi oleh pihak manajemen perusahaan
Poin pertama mengatur bahwa manajemen akan menggelar pendataan ulang di bagian HRD masing-masing cabang untuk melihat kesediaan pekerja melantai pada tanggal tiga puluh satu Mei dan satu Juni
Selanjutnya pada poin kedua, pihak direksi berjanji bakal menjatuhkan tindakan serta sanksi disiplin yang tegas terhadap oknum internal yang terbukti melakukan intimidasi kepada buruh
Komitmen ketiga memastikan manajemen akan segera membuka ruang perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang diawali dengan tahapan verifikasi faktual keanggotaan serikat pekerja
Sementara pada poin keempat, manajemen memberikan garansi tidak akan menjatuhkan sanksi hukum maupun pemotongan upah bagi karyawan yang terlibat dalam aksi unjuk rasa pada tanggal dua puluh enam Mei
Terakhir, PT Indomarco Prismatama berkewajiban penuh untuk membayarkan hak upah lembur secara utuh bagi seluruh pekerja yang dijadwalkan masuk berdinas pada tanggal dua puluh tujuh Mei
Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Wamenaker berharap iklim dunia industri di dalam negeri dapat terjaga tetap kondusif sekaligus hak normatif buruh tetap terlindung
Komentar