JurnalPatroliNews – JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Danantara dan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu pembiayaan proyek Sekolah Rakyat yang mengalami kendala arus kas. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat penyelesaian pembangunan menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah menargetkan seluruh proyek Sekolah Rakyat tahap II dapat difungsikan pada Juli 2026. Hingga 25 Mei 2026, progres fisik pembangunan di 93 lokasi Sekolah Rakyat tahap II telah mencapai 62,63 persen, dengan realisasi keuangan sebesar 41,76 persen.
“Setelah dicek keseluruhan dari kesiapan lahan dan lainnya, insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” ujar Dody dalam keterangan resmi Kementerian PU, Sabtu (30/5/2026).
Meski progres pembangunan terus meningkat, Dody mengungkapkan sejumlah kontraktor pelaksana masih menghadapi persoalan keterbatasan arus kas yang berpotensi menghambat percepatan pekerjaan di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Danantara agar perbankan Himbara dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada penyedia jasa konstruksi yang mengalami kendala pendanaan.
“Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada Sekolah Rakyat di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar,” kata Dody.
Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga memperkuat langkah percepatan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat. Upaya lain yang dilakukan antara lain penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja tiga shift, inovasi metode konstruksi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
Hingga saat ini, proyek pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap sebanyak 71.579 tenaga kerja di berbagai daerah.
Di tengah percepatan tahap II, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap III. Sebanyak tujuh lokasi tahap IIIA telah memasuki proses lelang, sementara 11 lokasi tahap IIIB masih berada dalam tahap persiapan lelang.
Adapun 89 lokasi tahap IIIC masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan kesiapan proyek, termasuk aspek legalitas dan kesiapan lahan.
Dody berharap berbagai hambatan yang masih dihadapi pada lokasi tahap IIIC dapat segera diselesaikan melalui dukungan pemerintah daerah, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami berharap readiness criteria dan masalah lahan seperti status kepemilikan, pematangan lahan, AMDAL dan seterusnya pada 89 titik lokasi Tahap IIIC dapat segera diselesaikan bersama pemerintah daerah, dijembatani oleh KSP dan Kemendagri,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat mulai digunakan secara bertahap pada tahun ajaran baru 2026/2027 guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah.
Komentar