JurnalPatroliNews – Jakarta – Suasana rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen sempat diwarnai momen jenaka.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, melempar kelakar berupa protes karena merasa tidak disapa oleh Menpar saat menteri memasuki ruang rapat.
Politikus Partai Amanat Nasional tersebut berseloroh bahwa Menpar justru memberikan sapaan hangat kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga.
Sambil bercanda khas orang Medan, Saleh mengaku sempat bertanya-tanya apakah dirinya melakukan kesalahan pribadi sehingga luput dari sapaan sang menteri.
Soroti Ketimpangan Anggaran Kedeputian Kemenpar
Meskipun membuka persidangan dengan nada berguyon, Saleh segera mengalihkan fokus pada substansi pengelolaan anggaran Kementerian Pariwisata.
Dirinya mendesak pihak kementerian memberikan penjelasan rinci mengenai evaluasi serapan serta proyeksi kebutuhan anggaran untuk tahun 2027.
Komisi VII DPR menyoroti adanya ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai terlalu menumpuk atau gemuk pada beberapa sektor kedeputian saja.
Alokasi dana besar berkisar Rp200 Miliar hingga Rp250 Miliar per tahun tercatat habis terserap untuk kedeputian promosi atau pemasaran.
Sektor penyelenggaraan event pariwisata juga dilaporkan menelan anggaran yang cukup besar yakni menyentuh angka kisaran Rp200 Miliar.
Kondisi penumpukan dana hingga Rp450 Miliar pada dua bidang tersebut dinilai memicu keterbatasan anggaran operasional bagi kedeputian lainnya.
Saleh menegaskan bahwa target penyerapan anggaran Kemenpar tidak boleh hanya dinilai sukses secara administratif, melainkan harus berdampak nyata pada pariwisata nasional.
Fenomena Serbuan Wisatawan Singapura-Malaysia Akibat Selisih Kurs
Dalam kesempatan yang sama, Komisi VII DPR juga menyoroti tren peningkatan kunjungan pelancong asal Singapura dan Malaysia ke Indonesia.
Para wisatawan asing tersebut dilaporkan membeludak ke wilayah Batam hingga merembet ke Jakarta untuk melakukan aktivitas wisata belanja.
Motivasi utama kunjungan masif turis asing tersebut dinilai terjadi akibat pemanfaatan momentum keuntungan dari selisih nilai tukar kurs mata uang terhadap rupiah.
Saleh mengingatkan pemerintah agar menganalisis dampak fundamental dari fenomena serbuan belanja turis asing tersebut bagi tatanan ekonomi nasional.
Pihaknya mengapresiasi keaktifan kunjungan kerja Menpar ke berbagai daerah potensial seperti Danau Toba dan Sumatera Barat untuk mendongkrak sektor ini.
Dirinya menambahkan bahwa berbeda dengan kementerian lain, pariwisata merupakan lumbung potensial yang bisa mengembalikan pemasukan secara langsung bagi kas negara.
Komentar