JurnalPatroliNews – Jakarta – Sektor industri dinilai sebagai salah satu sektor paling strategis yang mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti target Kementerian Perindustrian yang membidik pertumbuhan sektor pengolahan sebesar 7,55 persen.
Target akselerasi tersebut dipatok guna mendukung penuh visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Namun demikian, BHS mengungkapkan keprihatinannya lantaran dari sisi postur fiskal, sektor industri justru mengalami penciutan anggaran yang sangat signifikan.
Berdasarkan data kementerian, alokasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 silam masih tercatat kokoh sebesar Rp4,530 triliun.
Mirisnya, dalam rancangan jangka panjang, proyeksi pagu anggaran industri pada tahun 2027 mendatang justru merosot tajam menjadi hanya Rp2,01 triliun.
“Padahal, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan,” ujar BHS kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Politisi senior ini menegaskan bahwa target kontribusi Produk Domestik Berafiliasi (PDB) pada industri pengolahan membutuhkan dukungan modal operasional yang memadai.
“Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Dengan kondisi anggaran yang sangat minim, target-target tersebut akan sulit diwujudkan,” ucap BHS menerangkan.
Ketertinggalan Postur Anggaran Manufaktur RI dari Negara Tetangga
Guna memperkuat argumentasinya, BHS membandingkan kebijakan stimulus domestik dengan realisasi anggaran belanja milik sejumlah negara kompetitor di Asia Tenggara.
Malaysia saat ini mengoperasikan total anggaran nasional sekitar Rp1.974 triliun, atau secara akumulatif hanya setara setengah dari total kapasitas anggaran belanja milik Indonesia.
Namun secara paradoks, alokasi anggaran untuk sektor industri di negeri jiran tersebut sanggup menyentuh angka Rp7,56 triliun atau setara RM1,89 miliar.
Artinya, meskipun ruang fiskal makro Malaysia jauh lebih kecil, komitmen pendanaan industri mereka justru berdiri dua setengah kali lipat lebih besar dibanding Indonesia.
Kondisi jomplang ini kian diperparah jika menyandingkan RI dengan Filipina yang mengucurkan Rp2,8 triliun, Thailand sebesar Rp2,6 triliun, dan Vietnam yang menembus Rp5 triliun untuk sektor industrinya.
“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju. Sementara itu, tugas Kementerian Perindustrian masih sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di wilayah yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” tegas BHS.
Strategi Kawasan Ekspor ALKI dan Penguatan Infrastruktur Vokasi
BHS memaparkan bahwa esensi utama dari pembangunan industri nasional tidak boleh hanya sekadar difokuskan untuk memenuhi kebutuhan komoditas dalam negeri saja.
Pemerintah dituntut jeli dalam membangun ekosistem industri manufaktur berorientasi ekspor yang memiliki daya saing kuat di pasar internasional.
Oleh sebab itu, diversifikasi pusat produksi melalui pembangunan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa harus segera direalisasikan tanpa penundaan.
Titik fokus pengembangan wajib diarahkan pada koridor strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia, terutama pada jalur ALKI I di kawasan Sumatera dan ALKI II di wilayah Sulawesi.
Selain masalah pemetaan zonasi wilayah, Kementerian Perindustrian diminta fokus membenahi kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lewat perluasan sekolah vokasi.
Langkah ini mendesak dilakukan mengingat indeks kualitas tenaga kerja industri Indonesia dirasa masih tertinggal dari Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Filipina.
BHS juga mengkritik keras alokasi dana program hilirisasi sumber daya alam yang sejauh ini hanya dijatah sebesar Rp10,9 miliar oleh otoritas keuangan.
Padahal, hilirisasi merupakan agenda mutlak dan program prioritas yang terus digaungkan oleh Presiden Prabowo untuk mendongkrak nilai tambah komoditas mentah tanah air.
Mempertimbangkan pelbagai urgensi nasional tersebut, Komisi VII DPR mendesak pemerintah merealisasikan usulan tambahan anggaran Kemenperin sebesar Rp1,59 triliun secara utuh.
Sebagai penutup, ia mengingatkan pentingnya skema proteksi bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bawah naungan IKMA yang baru saja terdampak rentetan bencana alam.
Pemberian insentif dan stimulus bagi sektor IKM dinilai sangat krusial mengingat peran padat karyanya dalam menjaga stabilitas pemerataan ekonomi di daerah.
Sebagai bentuk pemenuhan aspek keberimbangan informasi bagi publik, media ini membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Komentar