JurnalPatroliNews – Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini.
Langkah visioner tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, dalam sebuah acara peluncuran resmi di Kota Semarang pada Jumat ini.
Program baru ini merupakan buah hasil kolaborasi erat antara Pemprov Jateng, Kementerian Koperasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta unsur gerakan koperasi.
Menkop Ferry Juliantono menegaskan bahwa Jawa Tengah kembali mencatatkan diri dalam sejarah perkoperasian nasional melalui inisiatif pendidikan yang dinilai sangat bersejarah ini.
Secara historis, bumi Jawa Tengah memang memegang peran penting bagi perkembangan ekonomi kerakyatan karena koperasi pertama di Indonesia tercatat lahir di wilayah Banyumas.
Atas keberhasilan peluncuran program ini, Menkop berkomitmen penuh untuk mendorong pemerintah daerah di provinsi lainnya agar segera meniru terobosan dari Pemprov Jateng.
Pihak Kemenkop berharap program insersi ini mampu bertransformasi menjadi model pengembangan pendidikan perkoperasian yang sistematis serta berkelanjutan di lingkungan sekolah.
Melalui integrasi kurikulum tersebut, generasi muda Indonesia diharapkan memiliki kapasitas SDM yang mumpuni untuk menopang ekosistem koperasi masa depan.
Ferry Juliantono menginginkan agar ke depannya kurikulum koperasi secara utuh dapat diajarkan secara merata, baik di tingkat pendidikan menengah maupun di perguruan tinggi.
Target Strategis 6,3 Juta Siswa dan Reformasi Regulasi Koperasi
Inisiatif Program Insersi Pendidikan Perkoperasian ini ditargetkan menyasar lebih dari 6,3 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan di Jawa Tengah.
Sistem insersi sengaja dipilih agar nilai-nilai luhur koperasi dapat ditanamkan kepada siswa tanpa harus menambah beban mata pelajaran baru dalam kurikulum.
Model pendidikan ini juga diproyeksikan menjadi percontohan berskala nasional sekaligus investasi jangka panjang dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Menkop menilai bahwa pemahaman koperasi pada kalangan muda menjadi instrumen efektif untuk menggeser sistem ekonomi nasional yang kini condong kapitalistik menuju ekonomi pancasila.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyoroti urgensi pembaruan regulasi perkoperasian nasional yang saat ini dinilai sudah usang karena masih berpatokan pada UU Nomor 25 Tahun 1992.
Kemenkop bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mengawal ketat pembahasan RUU Perkoperasian di DPR RI agar bisa segera disahkan demi iklim usaha yang kompetitif.
Komitmen Bersama Mewujudkan Sokoguru Perekonomian
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kembali bahwa koperasi merupakan amanat konstitusi yang menjadi sokoguru utama perekonomian nasional.
Ia menjelaskan bahwa materi perkoperasian akan disisipkan secara halus ke dalam mata pelajaran yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
Ahmad Luthfi menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menanam benih peradaban ekonomi masa depan bagi jutaan anak di Jawa Tengah.
Pemprov Jateng optimis gerakan ini melahirkan generasi cerdas, mandiri, berkarakter gotong royong, serta mampu membangun kesejahteraan bersama lewat wadah koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy S. Bramiyanto, menambahkan bahwa penyusunan program ini telah digodok secara bertahap sejak Triwulan IV Tahun 2025.
Sinergi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pelaksanaan program integrasi ini berjalan efektif di lapangan.
Jawa Tengah diharapkan mantap berdiri sebagai pelopor pendidikan perkoperasian nasional yang sukses melahirkan generasi berjiwa kewirausahaan tinggi.
Komentar