JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menyoroti secara tajam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah daerah yang dinilai masih kerap bertindak arogan.
Ia mendesak agar pendekatan dalam menegakkan aturan tata ruang di lapangan dapat dilakukan secara lebih humanis serta tidak merugikan pelaku usaha kecil.
Kritik keras tersebut disampaikan langsung oleh Jazuli di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sebuah rapat kerja resmi.
Agenda pembahasan penataan program daerah tersebut berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (11/6/2026).
Dalam interupsinya, Jazuli mengaku masih sering menemukan praktik penertiban yang berlebihan di lapangan, khususnya yang menyasar para pedagang kecil.
Ia menggarisbahwahi pentingnya evaluasi dan pembinaan terhadap mentalitas personel Satpol PP, terlebih di era keterbukaan media sosial saat ini.
Sentil Tindakan Oknum Lapangan yang Dinilai Mirip Penjajah
Jazuli bahkan sempat mengibaratkan tindakan represif yang dilakukan oleh segelintir oknum aparat penertiban daerah tersebut mirip dengan gaya kolonial masa lalu.
Ia menyayangkan adanya laporan lapangan mengenai oknum yang tega merusak lapak dagangan hingga membanting gerobak milik masyarakat kecil.
Padahal, modal untuk membuat satu unit gerobak dagangan dinilai sangat besar bagi rakyat kecil, yakni bisa mencapai kisaran Rp5 juta hingga Rp7 juta.
Legislator tersebut mengingatkan bahwa personel Satpol PP merupakan aparatur sipil yang digaji dari alokasi anggaran hasil pemungutan pajak rakyat.
Oleh karena itu, institusi penegak peraturan daerah tersebut sudah sepatutnya menjalankan tugas penertiban dengan cara yang jauh lebih beradab serta proporsional.
Ia juga mencurigai adanya potensi pungutan liar oleh oknum tertentu yang sengaja membiarkan pedagang beroperasi sebelum akhirnya ditertibkan secara mendadak.
Kendati melayangkan otokritik yang tajam, Jazuli menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menentang penegakan hukum demi menjaga ketertiban wilayah.
Namun, fokus utama yang ingin ia dorong adalah perubahan pola komunikasi aparat agar lebih mengedepankan sisi kemanusiaan saat mengedukasi warga.
Darurat Sampah Perkotaan dan Sorotan Khusus untuk Tangerang Selatan
Selain persoalan penataan sosial oleh Satpol PP, Jazuli juga memanfaatkan momentum rapat untuk menyuarakan isu krusial mengenai tata kelola sampah.
Ia menilai permasalahan sampah domestik masih menjadi beban lingkungan yang sangat besar di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia.
Menurut pengamatannya, masalah pembuangan dan daur ulang limbah di Kota Tangerang Selatan terkesan berlarut-larut dan tidak pernah selesai.
Ia pun mempertanyakan arah kebijakan serta sinkronisasi anggaran dari Kemendagri dalam mendukung penuntasan masalah kedaruratan sampah daerah.
Jazuli mendorong pemerintah pusat untuk memfasilitasi pemda dalam menerapkan pendekatan berbasis teknologi modern yang sudah berkembang pesat di dunia.
Melalui pemanfaatan inovasi teknologi pengolahan yang tepat, komoditas sampah diharapkan tidak lagi menjadi beban, melainkan instrumen pembangunan yang produktif.
Ia juga meminta Mendagri memberikan atensi serius terhadap kemungkinan adanya oknum aparatur, mulai dari tingkat menengah hingga kepala daerah, yang tidak serius menyelesaikan masalah ini.
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Jazuli menekankan bahwa aspek kebersihan lingkungan seharusnya ditempatkan sebagai skala prioritas utama.
Komentar