JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Koperasi berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi terbarukan sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi hijau nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa koperasi memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam mendukung draf agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui wadah koperasi, pengelolaan sumber daya produktif dinilai dapat berjalan secara lebih adil, inklusif, serta memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat tapak.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menkop Ferry Juliantono yang juga bertindak sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran saat membuka Forum Ekonomi Hijau bertajuk Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya. Agenda strategis ini diselenggarakan di Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, pada pertengahan pekan ini.
Forum dialog tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Dewan Penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Wakil Rektor Unpad Widya Setiabudi Sumadinata, Direktur Utama PLN Joko Triharyanto, serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Masyita Crystallin.
Guna mengimplementasikan visi besar tersebut, Ferry menegaskan bahwa lembaganya tengah mendorong inkubasi berbagai program kerja koperasi yang berbasis pada pemanfaatan energi baru terbarukan. Hal ini ditujukan agar koperasi di wilayah pedesaan dapat menjelma sebagai pilar utama kedaulatan energi lokal.
Salah satu draf program nyata yang tengah digulirkan adalah penugasan khusus untuk mendirikan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Langkah intervensi ini diambil setelah pihak kementerian menemukan fakta lapangan mengenai masih banyaknya desa terpencil yang belum teraliri akses listrik secara optimal.
Di sejumlah wilayah terluar, masyarakat dilaporkan masih bergantung pada mesin genset bertenaga solar dengan durasi pasokan listrik yang sangat terbatas, yakni hanya berkisar empat hingga lima jam saja per hari dengan biaya operasional yang relatif tinggi.
Sebagai solusi taktis, Kementerian Koperasi telah berkoordinasi dengan PT PLN untuk membangun infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 6 megawatt. Proyek percontohan ini ditempatkan di Pulau Sembur Laut, Kota Batam, dan diproyeksikan siap diresmikan dalam waktu dekat sebagai model replikasi nasional.
Meski memiliki potensi yang melimpah, Ferry tidak menampik adanya tantangan besar dalam draf transisi ekonomi hijau ini. Beberapa kendala mendasar meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi modern, sinkronisasi koordinasi lintas sektor, serta pemenuhan skema pembiayaan yang inovatif.
Ia menambahkan bahwa transformasi menuju ekonomi lingkungan ini tidak boleh hanya bertumpu pada korporasi skala besar, melainkan harus tumbuh dan mengakar kuat dari basis komunitas lokal agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau, Ferdian Agustiana, menjelaskan bahwa ruang dialog ini sengaja dirancang untuk mempertemukan berbagai perspektif, mulai dari unsur regulator pemerintahan, pelaku usaha, kalangan akademisi, hingga pegiat media massa.
Ferdian meyakini bahwa agenda besar perwujudan ekonomi hijau tidak akan bisa berjalan efektif jika hanya mengandalkan satu institusi saja. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi multipihak menjadi kunci utama dalam melahirkan gagasan inovatif yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komentar