Program MBG Disorot, Wakil Ketua DPRD Buleleng: Jangan Bakar Rumah Karena Ulah Penghuninya

JurnalPatroliNews | Buleleng – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto terus mengalir dari berbagai daerah. Di Kabupaten Buleleng, Bali, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Kadek Widana, S.H., atau yang akrab disapa Dek Cawi, menegaskan bahwa program tersebut harus tetap dilanjutkan karena telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, MBG bukan hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga telah menjadi penggerak ekonomi lokal melalui terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatnya aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng, saya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat dan telah memberikan manfaat yang nyata,” ujar Kadek Widana.

Ia menilai munculnya berbagai pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan kebijakan yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat luas.

Menurut Dek Cawi, penegakan hukum harus diarahkan kepada oknum yang melakukan pelanggaran, bukan kepada program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kalau memang ada dugaan korupsi, yang harus ditindak adalah pelakunya. Jangan sampai programnya yang justru dihentikan. Masyarakat tetap membutuhkan program ini,” tegasnya.

Puluhan Dapur MBG Gerakkan Ekonomi Lokal

Kadek Widana mengungkapkan, hingga saat ini Kabupaten Buleleng telah memiliki sekitar 38 dapur MBG yang beroperasi melayani masyarakat. Kehadiran dapur-dapur tersebut tidak hanya mendukung pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar.

Ia memperkirakan setiap dapur mampu menyerap rata-rata sekitar 50 tenaga kerja lokal. Dengan jumlah dapur yang telah beroperasi, ribuan masyarakat memperoleh peluang kerja secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, rantai pasok kebutuhan pangan untuk program MBG juga membuka peluang usaha bagi petani, peternak, pedagang sayur, pemasok telur, daging, hingga beras yang berasal dari wilayah Buleleng.

“Kalau satu dapur melayani antara 1.000 sampai 3.000 penerima manfaat, tentu kebutuhan bahan pangannya sangat besar. Ini memberi ruang bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Dampaknya sangat terasa bagi perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Evaluasi Tanpa Mengorbankan Kepentingan Rakyat

Meski mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi program di lapangan, Dek Cawi menilai kondisi tersebut merupakan hal yang lazim mengingat MBG masih tergolong sebagai program baru yang terus disempurnakan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan tanpa harus menghentikan program yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

Ia bahkan mengibaratkan persoalan tersebut dengan sebuah analogi sederhana.

“Kalau ada korupsi, tangkap koruptornya, jangan malah membakar rumahnya. Kalau ada kelemahan dalam pelaksanaan, ya diperbaiki. Jangan justru program yang dibutuhkan masyarakat dihentikan,” katanya.

Menurutnya, setiap program berskala nasional membutuhkan proses adaptasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

Dukung Program Prioritas Presiden

Kadek Widana berharap pemerintah tetap konsisten mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Program Makan Bergizi Gratis, ia juga menilai kebijakan seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga komitmen pemberantasan korupsi merupakan bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang harus didukung bersama.

“Yang diperlukan sekarang adalah pengawasan yang lebih kuat serta perbaikan tata kelola, sehingga manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” pungkasnya.

Komentar