JurnalPatroliNews | Timor Tengah Utara – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus, membeberkan kronologi dugaan intimidasi yang dialami dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha) saat bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona, Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur.
Insiden tersebut diduga bermula ketika dokter muda itu mendapat tekanan untuk memberikan suntikan antibisa ular kepada seorang pasien, meski tindakan tersebut belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
Dalam wawancara pada Kamis (2/7/2026), Yosep menjelaskan bahwa pasien awalnya dirujuk dari RSUD Timor Tengah Utara ke RS Leona karena saat itu rumah sakit daerah tidak memiliki dokter bedah yang dapat menangani kasus tersebut.
“Di RSUD kami ada dua dokter bedah. Yang satu sedang cuti, sementara dokter bedah lainnya sedang menghadiri kedukaan keluarganya. Karena itu pasien dirujuk ke RS Leona dan ditangani oleh almarhumah dr. Icha,” ujar Yosep.
Menurut Yosep, saat penanganan berlangsung, keluarga pasien mendesak agar korban gigitan ular segera diberikan suntikan antibisa. Namun, dr. Icha tetap berpegang pada prosedur medis yang berlaku.
Sesuai SOP, pemberian antibisa hanya dapat dilakukan setelah pemeriksaan laboratorium menunjukkan racun ular telah menyebar ke dalam aliran darah. Hasil pemeriksaan terhadap pasien saat itu justru menunjukkan kondisi tersebut belum terjadi.
“Karena hasil pemeriksaan darah belum menunjukkan adanya penyebaran bisa ular, dr. Icha tidak melakukan penyuntikan antibisa. Itu sesuai SOP yang berlaku,” jelas Yosep.
Diduga Terjadi Intervensi dan Intimidasi
Situasi kemudian berubah menjadi tegang ketika muncul desakan agar tindakan medis dilakukan di luar prosedur. Yosep menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, terjadi intervensi terhadap dr. Icha yang mempertahankan keputusan profesionalnya.
“Karena kepanikan keluarga, muncul pemaksaan agar dokter melakukan suntikan antibisa di luar SOP. Di situlah terjadi intervensi yang kemudian berkembang menjadi intimidasi,” katanya.
Bupati TTU mengungkapkan bahwa dalam insiden tersebut diduga terlontar sejumlah ucapan bernada ancaman dan merendahkan dari pihak yang melakukan tekanan.
“Saya mendapat informasi ada ucapan seperti, ‘Saya juga mengerti SOP, saya pegang SOP,’ kemudian ada ancaman, ‘Saya Komisi III, akan saya panggil, saya pecat.’ Bahkan muncul juga kata-kata yang merendahkan seperti ‘dokter bodoh’,” ungkap Yosep.
Ia menilai, ucapan-ucapan tersebut diduga meninggalkan trauma mendalam bagi dr. Icha yang tetap berusaha menjalankan tugas sesuai kode etik dan standar profesi kedokteran.
Dukung Proses Hukum dan Perkuat Perlindungan Nakes
Yosep menegaskan Pemerintah Kabupaten TTU mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang kini dilakukan aparat kepolisian.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Semoga proses hukum berjalan secara objektif sehingga keluarga dr. Icha memperoleh keadilan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut Yosep, tenaga kesehatan tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan hukum maupun tekanan saat menjalankan tugas seorang diri.
“Kami akan memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan dan dokter yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara. Mereka harus mendapatkan rasa aman dalam menjalankan profesinya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan sempat menunda perpanjangan izin operasional RS Leona adalah untuk memastikan pihak rumah sakit turut bertanggung jawab terhadap perlindungan tenaga kesehatannya.
“Kami tidak ingin ketika terjadi persoalan, rumah sakit seolah-olah melepas tanggung jawab dan membiarkan tenaga kesehatan menghadapi masalah sendiri. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” katanya.
Meski demikian, Yosep memastikan pelayanan kesehatan di RS Leona tetap berjalan normal dan tidak dihentikan selama proses hukum berlangsung.
“Kami pastikan rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa,” pungkasnya.
Komentar