JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Raihan tersebut menjadi pencapaian keempat secara berturut-turut bagi Kemnaker dalam memperoleh opini tertinggi atas pengelolaan keuangan negara.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemnaker dalam menjaga tata kelola keuangan yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar bentuk apresiasi administratif, melainkan cerminan komitmen institusi dalam mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Perkuat Tata Kelola dan Pengendalian Internal
Meski kembali meraih opini WTP, Afriansyah menegaskan Kemnaker tidak akan berpuas diri. Ia memastikan kementerian akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengendalian internal, percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hingga penyempurnaan administrasi pengelolaan barang milik negara di seluruh unit kerja.
Menurut Afriansyah, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Ia berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Kemnaker untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
BPK Dorong Transparansi dan Tindak Lanjut Rekomendasi
Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan, tetapi juga oleh keseriusan setiap instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Akhsanul menambahkan bahwa tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya.
Komentar