JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi atas langkah transformasi digital yang dilakukan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan melalui peluncuran aplikasi digital untuk pengelolaan layanan koperasi.
Inovasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Afriansyah, penerapan sistem digital akan membuat berbagai proses administrasi dan operasional koperasi berjalan lebih efektif. Mulai dari pengelolaan data pekerja, pencatatan keuangan, hingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh anggota maupun pengurus.
“Digitalisasi membuat seluruh proses kerja menjadi lebih efisien sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan koperasi,” ujar Afriansyah.
Transformasi tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat bagi lebih dari 86 ribu pekerja bongkar muat yang tergabung dalam 120 koperasi primer di berbagai pelabuhan di Indonesia. Melalui aplikasi yang dikembangkan Inkop TKBM, data identitas, kompetensi, serta keahlian pekerja dapat terdokumentasi secara terintegrasi.
Selain itu, sistem digital juga memungkinkan proses penyaluran tenaga kerja dilakukan secara lebih objektif, adil, dan merata. Para anggota koperasi juga dapat memantau jadwal kerja maupun hak-hak mereka secara daring sehingga meningkatkan kepastian pelayanan.
Afriansyah menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya adaptasi terhadap modernisasi sektor kepelabuhanan yang semakin mengandalkan teknologi otomatis, seperti penggunaan Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC).
Menurutnya, transformasi digital membuktikan bahwa koperasi tenaga kerja mampu mengikuti perkembangan industri dengan tetap menjaga profesionalisme dan daya saing.
K3 Tetap Menjadi Prioritas
Di balik percepatan digitalisasi, Wamenaker mengingatkan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap harus menjadi perhatian utama, mengingat aktivitas bongkar muat memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus diwujudkan melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai, serta penerapan budaya K3 secara konsisten di seluruh lingkungan kerja pelabuhan.
“Perlindungan pekerja tidak boleh diabaikan. Jaminan sosial, APD yang layak, dan budaya K3 harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas kerja,” tegasnya.
Digitalisasi Diperluas ke Seluruh Indonesia
Sementara itu, Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, HM Nasir, menyatakan transformasi digital akan diterapkan secara bertahap di seluruh jaringan koperasi TKBM di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Selain memperbaiki tata kelola layanan tenaga kerja, digitalisasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan berbagai unit usaha koperasi, mulai dari layanan simpan pinjam, pembiayaan kendaraan, minimarket, klinik kesehatan, pengembangan perumahan, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor peternakan.
Menurut HM Nasir, transformasi tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, pengawasan yang lebih baik, serta pengembangan usaha produktif yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
Melalui inovasi ini, Kemnaker berharap koperasi tenaga kerja bongkar muat mampu menjadi organisasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi puluhan ribu pekerja pelabuhan di seluruh Indonesia.
Komentar