JurnalPatroliNews | Accra – Pemerintah Ghana kembali menegaskan dukungannya terhadap posisi Maroko mengenai wilayah Sahara, dengan menyatakan bahwa proposal otonomi yang diajukan Rabat merupakan dasar yang paling realistis dan berkelanjutan untuk mencapai penyelesaian politik yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
Penegasan tersebut dituangkan dalam Komunike Bersama yang diterbitkan usai pertemuan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko Nasser Bourita dengan Menteri Luar Negeri Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa di Accra, Rabu (22/7/2026).
Dalam dokumen tersebut, Ghana menyampaikan dukungannya terhadap pendekatan otonomi yang selama ini diusung Maroko sebagai kerangka penyelesaian sengketa di wilayah Sahara.
“Ghana menganggap rencana otonomi sebagai satu-satunya dasar yang realistis dan berkelanjutan untuk solusi yang dapat diterima bersama terkait masalah Sahara,” demikian bunyi pernyataan dalam Komunike Bersama.
Selain menyampaikan dukungan terhadap proposal tersebut, Ghana juga menyambut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2797, yang memberikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal PBB beserta Utusan Pribadinya untuk melanjutkan proses politik dan memfasilitasi negosiasi guna mencari penyelesaian damai atas persoalan Sahara.
Pertemuan kedua menteri luar negeri itu juga menjadi momentum untuk menggelar Sidang Ke-2 Komite Kerja Sama Gabungan Maroko–Ghana, yang dipimpin bersama oleh Nasser Bourita dan Samuel Okudzeto Ablakwa.
Melalui forum tersebut, kedua negara membahas berbagai agenda penguatan hubungan bilateral, termasuk peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, serta sektor-sektor strategis lainnya yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan.
Bagi Maroko, dukungan Ghana dipandang sebagai bagian dari penguatan diplomasi di kawasan Afrika dalam mendorong penyelesaian isu Sahara melalui pendekatan politik di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu, Ghana menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya diplomatik yang bertujuan menghasilkan solusi politik yang damai, realistis, dan berkelanjutan melalui mekanisme yang difasilitasi PBB.
Komentar