JurnalPatroliNews | Bandung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap penerapan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang dikenal sebagai tender rakyat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurutnya, skema tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat transparansi, efisiensi anggaran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rumah layak huni.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung pelaksanaan program BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026).
Dalam kunjungan itu, Tito menyaksikan simulasi proses Pemilihan Toko Terbuka yang mempertemukan para penyedia bahan bangunan dengan masyarakat penerima manfaat.
Melalui mekanisme tersebut, setiap toko menampilkan daftar material beserta harga secara terbuka sehingga warga dapat membandingkan kualitas maupun biaya sebelum menentukan pilihan.
“Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan,” ujar Tito Karnavian di hadapan warga.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan yang mengikuti proses PTT. Ia memeriksa daftar harga material sekaligus memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan secara terbuka.
Menurut Tito, sistem tersebut menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia bahan bangunan sehingga masyarakat berpeluang memperoleh material berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif.
“Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa,” katanya.
Ia menilai mekanisme tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemanfaatan sisa dana sesuai kebutuhan bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pemerintah juga telah memperluas kriteria penerima manfaat sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh kemudahan dalam memiliki rumah.
“Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, diturunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menilai percepatan pembangunan rumah akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Selain menggerakkan sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan, pembangunan perumahan juga diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengimbau para kepala daerah agar tidak khawatir terhadap kebijakan pembebasan sejumlah retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena manfaat ekonomi jangka panjang dinilai jauh lebih besar dibandingkan potensi kehilangan penerimaan daerah dalam jangka pendek.
“Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah,” tegas Tito.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Komentar