JurnalPatroliNews | Jakarta – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI Dr. Harli Siregar, S.H., M.H. menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026 harus menjadi instrumen strategis dalam mencetak pemimpin operasional Kejaksaan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan visioner.
Menurutnya, pelatihan tersebut tidak boleh dipandang sebagai sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Kejaksaan menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan itu disampaikan Harli saat membuka PKP Angkatan I dan II Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim), Kamis (30/7/2026).
Kegiatan pembukaan berlangsung secara daring dari Command Center Gedung Wira Badiklat Kejaksaan RI dan diikuti peserta dari berbagai satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Harli menekankan bahwa Indonesia saat ini memasuki fase pembangunan jangka panjang melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama.
Menurutnya, Badiklat Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menyiapkan aparatur yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum modern sekaligus mendukung pelaksanaan visi pembangunan nasional dan misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
“Transformasi Badiklat bukan lagi sekadar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, tetapi menjadi penggerak pengembangan kapabilitas institusional Kejaksaan yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier aparatur,” tegas Harli.
Harli menjelaskan bahwa arah kebijakan Badiklat saat ini difokuskan pada transformasi berkelanjutan sebagai penggerak pengembangan kapabilitas institusi Kejaksaan. Melalui pendekatan tersebut, sistem pendidikan tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi berkembang menjadi ekosistem pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan organisasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengimplementasikan Perintah Harian Jaksa Agung RI, khususnya yang menempatkan fungsi pembinaan, pengawasan, dan Badiklat sebagai tiga pilar utama penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas Kejaksaan.
Menurut Harli, Badiklat tidak cukup hanya menghasilkan aparatur yang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus melahirkan pemimpin yang memiliki visi, integritas, keberanian moral, kemampuan analitis, kepedulian sosial, dan penguasaan teknologi digital.
“Badiklat wajib menjadi mercusuar perubahan. Kita harus melahirkan pemimpin masa depan yang mampu membawa Kejaksaan semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Harli menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas merupakan investasi strategis dalam membangun kompetensi aparatur Kejaksaan. ASN Kejaksaan, kata dia, dituntut terus meningkatkan kemampuan agar mampu menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.
PKP Tahun 2026 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana diubah melalui Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022, dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran mandiri, e-learning, dan pembelajaran klasikal di Kampus A Badiklat Kejaksaan RI.
Program tersebut dirancang untuk membentuk pejabat pengawas atau Eselon IV yang memiliki kompetensi kepemimpinan operasional melalui penguatan integritas, kemampuan perencanaan, kolaborasi, inovasi, serta optimalisasi sumber daya organisasi.
Menutup sambutannya, Harli menginstruksikan Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, seluruh widyaiswara, serta fasilitator agar menerapkan quality assurance secara ketat pada setiap tahapan pelatihan.
Menurutnya, standar mutu yang tinggi harus menjadi prioritas agar seluruh peserta memperoleh kompetensi kepemimpinan sesuai kebutuhan organisasi Kejaksaan.
“Saya yakin Saudara mampu mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan disiplin, dedikasi, dan integritas. Di pundak Saudara estafet kepemimpinan institusi ini akan diteruskan. Jadilah pemimpin yang amanah, profesional, dan senantiasa menjaga kehormatan Kejaksaan Republik Indonesia,” pesan Harli.
Sementara itu, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Tengku Rakhman, melaporkan bahwa PKP Angkatan I dan II Tahun 2026 diikuti pejabat Eselon IV dari berbagai satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.
Pelatihan dijadwalkan berlangsung 30 Juli hingga 20 November 2026 sebagai bagian dari upaya sistematis Badiklat Kejaksaan RI dalam mencetak pemimpin operasional yang profesional, adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan penegakan hukum di masa depan.
Komentar