JurnalPatroliNews | Jakarta – Kemunculan Kabinet Bayangan yang digagas sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil dinilai menjadi sinyal menguatnya partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Keberadaan forum tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor pengawasan masyarakat.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan umum atau penentuan pemenang kontestasi politik. Menurutnya, tahapan yang jauh lebih penting adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan diawasi secara terbuka setelah kekuasaan dijalankan.
Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (31/7), Adi menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menyampaikan kritik dan masukan apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
“Politik bukan hanya soal menang dalam pemilu. Yang paling penting justru setelah kekuasaan dijalankan. Ketika ada kebijakan atau pernyataan penguasa yang dianggap tidak sesuai dengan koridor demokrasi, tidak boleh ada yang diam,” ujarnya.
Adi menjelaskan, salah satu indikator demokrasi yang matang adalah terbukanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, partisipasi publik yang aktif merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat.
“Salah satu ciri negara demokratis dan demokrasi yang terkonsolidasi adalah ketika warga negaranya tanpa lelah terus memberikan masukan dan kritik secara terbuka apabila ada kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Adi menilai munculnya Kabinet Bayangan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Selain menjalankan fungsi pengawasan, kelompok tersebut juga dinilai mampu menghadirkan perspektif alternatif dalam pembahasan kebijakan publik.
Ia berpandangan bahwa semakin banyak ruang diskusi yang melibatkan kalangan akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil, semakin besar pula peluang terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Lahirnya Kabinet Bayangan saya kira akan semakin memperkaya khazanah politik dan demokrasi di Indonesia,” tuturnya.
Dalam sistem demokrasi, keberadaan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik, evaluasi, maupun rekomendasi kebijakan merupakan bagian dari dinamika politik yang lazim. Selama dilakukan secara konstitusional dan berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi publik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi.
Komentar