JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, dijadwalkan memimpin peluncuran buku pemikiran ekonom nasional Soemitro Djojohadikusumo sekaligus membuka Simposium Nasional bertajuk “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, yang akan berlangsung di Jakarta pada Selasa (4/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium Yusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, mulai pukul 13.00 WIB, menjadi forum strategis untuk membahas arah pembangunan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Peluncuran buku dan simposium tersebut dilatarbelakangi kebutuhan Indonesia untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi di tengah berbagai dinamika, mulai dari krisis finansial global, pandemi Covid-19, hingga meningkatnya tensi geopolitik internasional.
Kehadiran Kepala KSP dinilai mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pembahasan mengenai sistem perekonomian nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan bangsa.
Forum tersebut tidak hanya mengangkat aspek akademik, tetapi juga mendorong lahirnya gagasan kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Peluncuran buku mengangkat kembali pemikiran Soemitro Djojohadikusumo, ekonom senior Indonesia yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat.
Bagi Soemitro, pembangunan ekonomi bukan sekadar persoalan pertumbuhan angka statistik, tetapi juga sarana membangun martabat bangsa melalui produktivitas, pemerataan, dan keadilan.
Simposium nasional yang menyertai peluncuran buku akan menghadirkan akademisi, ekonom, birokrat, pelaku usaha, tokoh nasional, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan generasi muda.
Forum tersebut akan membahas urgensi pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai payung hukum yang diharapkan mampu memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia secara lebih terintegrasi dan berjangka panjang.
Dalam diskusi tersebut, konsep Ekonomi Politik Pancasila diposisikan sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan negara berperan aktif dalam mengarahkan pembangunan, menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, memperkuat industri nasional, mengembangkan inovasi dan teknologi, serta melindungi sektor-sektor strategis.
Penyelenggara menilai bahwa di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, kekuatan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan juga kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, sistem pembiayaan, serta penguasaan pasar domestik.
Karena itu, Indonesia dinilai memerlukan sistem ekonomi yang mampu mengolah sumber daya menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing nasional secara berkelanjutan.
Semangat tersebut dipandang sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui peluncuran buku dan simposium nasional ini, diharapkan terbangun ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merumuskan langkah-langkah konkret menuju sistem perekonomian nasional yang lebih inklusif, tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan.
Penyelenggara berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum akademik semata, melainkan menjadi titik awal lahirnya berbagai gagasan, kolaborasi, dan kebijakan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Nusantara Centre bekerja sama dengan Banrehi dan Universitas Nusantara, serta didukung oleh Ethos Group Indonesia, PT Hamasa, dan PT Sandi Jasa Estika.
Komentar