JurnalPatroliNews | Papua Tengah — Sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa dalam aksi yang berlangsung pada Selasa (11/8/2026) malam. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan persoalan penyaluran Dana Desa Tahap I Reguler.
Berdasarkan data awal Polres Puncak, sedikitnya tujuh kantor pemerintahan terdampak aksi pembakaran. Fasilitas tersebut meliputi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kantor Bupati Puncak, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan.
Kapolres Puncak AKBP Domingos De F Ximenes membenarkan kejadian tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab dan rangkaian peristiwa yang memicu massa melakukan pembakaran.
“Kami masih dalami penyebab pastinya apa. Hanya saja, sebelum kejadian tengah berlangsung penyaluran Dana Desa Tahap I Reguler,” kata Domingos dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).
Rangkaian kejadian bermula sekitar pukul 17.40 WIT ketika massa mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
Bupati Puncak Elvis Tabuni kemudian menemui massa dan melakukan dialog untuk membahas persoalan yang menjadi perhatian mereka.
Namun, upaya dialog tersebut belum meredakan situasi. Sekitar pukul 18.45 WIT, massa mulai melakukan pembakaran terhadap Kantor PMK.
“Sekitar pukul 18.45 WIT, massa aksi tidak puas sehingga melakukan aksi pembakaran Kantor PMK,” ujar Domingos.
Api kemudian merembet dan mengakibatkan sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya ikut terdampak. Sebuah mobil milik Dinas Ketahanan Pangan yang berada di halaman Kantor Bupati juga dilaporkan ikut terbakar.
Kepolisian selanjutnya memperkuat pengamanan di sejumlah titik untuk mencegah aksi meluas dan menjaga keselamatan masyarakat.
Personel Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama jajaran Polsek ditempatkan di kawasan perempatan alun-alun, tepatnya di depan Polsek Ilaga. Sementara personel Satgas Tindak ODC disiagakan di Kotis.
Domingos mengatakan pengamanan dilakukan dengan tetap mengedepankan pemantauan situasi serta pendekatan kepada masyarakat.
“Kami tetap melakukan pengamanan dan pemantauan situasi untuk memastikan kondisi tidak berkembang dan mengganggu keamanan masyarakat,” katanya.
Selain menyiagakan personel, polisi juga melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya persuasif untuk meredam ketegangan.
Pendekatan tersebut dilakukan agar massa tidak kembali melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun merusak fasilitas publik.
Menurut Domingos, massa secara bertahap mulai meninggalkan lokasi setelah aparat melakukan pengamanan dan pendekatan kepada sejumlah tokoh masyarakat.
“Saat ini massa secara bertahap mulai meninggalkan lokasi dan situasi keamanan berangsur kondusif,” pungkasnya.
Polisi masih mendalami latar belakang aksi, termasuk memastikan keterkaitan antara penyaluran Dana Desa dengan pembakaran sejumlah kantor pemerintahan.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena fasilitas yang menjadi sasaran merupakan aset pemerintah yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparat kini berupaya memastikan situasi tetap terkendali sekaligus mengungkap secara utuh pihak dan faktor yang berada di balik aksi tersebut.
Komentar