JurnalPatroliNews | Karo – Dugaan keracunan yang dialami 256 siswa di lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) langsung mendapat respons dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
Sudaryono bergerak cepat dengan melakukan video call bersama Bupati Karo Antonius Ginting pada Jumat (14/8/2026). Dalam komunikasi tersebut, Sudaryono menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menimpa para siswa sekaligus memastikan BGN akan melakukan investigasi untuk mencari penyebab munculnya gejala yang dialami para pelajar.
Tak hanya menjanjikan evaluasi, Sudaryono bahkan menyatakan siap mengambil tindakan tegas terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran.
“Dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya. Kemudian kepala SPPG-nya kami copot,” tegas Sudaryono dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @sudaru_sudaryono.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.
Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan layanan MBG di lapangan dan meminta maaf kepada pemerintah daerah atas kinerja jajaran BGN yang dinilai belum maksimal.
“Kami berusaha memperbaiki layanan Pak Bupati. Jadi, nah minta tolong, kalau gitu saya tetap, walaupun saya minta maaf karena performa yang kurang baik dari anak buah saya di lapangan,” ujarnya.
Namun, Sudaryono meminta proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. BGN tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum ada hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa.
Ia meminta pemerintah daerah turut membantu proses penyelidikan, termasuk melakukan pengujian sampel makanan.
Bupati Karo Antonius Ginting memastikan pemerintah daerah telah mengambil langkah awal dengan mengamankan sampel makanan yang masih tersisa.
Sampel tersebut disiapkan untuk menjalani pemeriksaan laboratorium melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
“Siap Pak. Kami memang sebelumnya sampel makanan yang masih ada tersisa melalui Kepala Dinas Kesehatan juga kami sudah mintakan untuk apa bahan persiapan untuk pemeriksaan,” kata Antonius kepada Sudaryono.
Bupati Karo juga menyampaikan bahwa dari pengamatan awal terhadap kondisi makanan, belum ditemukan sesuatu yang secara kasatmata mengkhawatirkan.
“Sebetulnya setelah kami lihat tadi semua, tidak ada satu pun yang mengkhawatirkan,” ujarnya.
Meski demikian, pemeriksaan laboratorium tetap menjadi bagian penting untuk memastikan penyebab munculnya gejala pada para siswa.
Dugaan keracunan tersebut terjadi pada Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB, ketika para siswa mengonsumsi menu MBG.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV, Zulkarnain Barus, menyebut terdapat tiga sekolah jenjang SMA/SMK dan dua sekolah jenjang SMP yang terdampak.
Tiga sekolah tingkat SMA/SMK tersebut yakni SMA Negeri 1 Berastagi, SMK Swasta Bersama, dan SMA Swasta Bersama.
Sementara dua sekolah jenjang SMP yang turut terdampak adalah SMP Bersama dan SMP Negeri 3 Kabanjahe.
Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 256 siswa diduga mengalami keracunan. Jumlah tersebut masih memungkinkan berubah karena proses pendataan dan pemeriksaan terhadap siswa masih berlangsung.
Zulkarnain menyebut dugaan sementara mengarah pada salah satu menu makanan yang dikonsumsi para siswa.
Dalam paket MBG tersebut terdapat sayuran wortel dan kol, ikan dencis gulai, serta sambal.
Menurut keterangan yang diterimanya, sebagian siswa mulai mengalami gejala berupa rasa gatal pada bagian mulut tidak lama setelah makanan dikonsumsi.
Gejala kemudian berkembang menjadi rasa gatal pada kulit dan sebagian siswa mengalami sesak.
“Diperkirakan itu dari ikan dencis itu perkiraan sementara. Begitu dimakannya langsung gatal-gatal mulutnya,” ujar Zulkarnain.
Namun, dugaan tersebut masih bersifat sementara dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai penyebab pasti kondisi para siswa.
Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor yang menyebabkan munculnya gejala tersebut.
Sudaryono menegaskan kejadian di Karo menjadi pengingat bahwa pengawasan program MBG di daerah harus diperkuat.
Ia mengaitkan kebutuhan pengawasan tersebut dengan kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG.
Menurut dia, pelaksanaan program yang melibatkan banyak daerah membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar setiap tahapan penyediaan makanan dapat diawasi secara ketat.
Sudaryono meminta Bupati Karo turut memperkuat monitoring di lapangan.
“Kami butuh pengawasan lebih ketat Pak di daerah. Nanti kami meminta tolong Pak Bupati untuk dibantu monitoring dan lain-lain supaya tidak boleh lagi ada satu anak pun, enggak boleh ada yang keracunan Pak Bupati,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa BGN tidak ingin persoalan hanya diselesaikan setelah kejadian terjadi. Pengawasan sejak proses pengolahan, distribusi hingga makanan diterima siswa harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa.
Ancaman penutupan dapur dan pencopotan kepala SPPG menjadi langkah paling tegas yang disampaikan Sudaryono dalam merespons dugaan keracunan tersebut.
Namun, keputusan tersebut akan bergantung pada hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPPG terkait.
BGN juga membuka ruang evaluasi terhadap standar operasional serta kinerja personel di lapangan.
Sementara itu, para siswa yang mengalami gejala masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Karo. Berdasarkan keterangan sementara, kondisi siswa yang mendapatkan perawatan dilaporkan stabil.
Zulkarnain mengatakan sebagian keluhan sesak yang dialami siswa diduga juga dipengaruhi kepanikan setelah munculnya gejala awal.
Meski demikian, penanganan medis tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi.
Kasus ini kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi lebih lanjut. Bagi BGN, keselamatan siswa menjadi prioritas utama dan setiap dugaan kelalaian dalam pelaksanaan MBG akan dievaluasi secara serius.
Jika hasil investigasi menemukan pelanggaran, Sudaryono telah memberikan sinyal bahwa tindakan tegas tidak akan berhenti pada evaluasi administratif. Dapur SPPG dapat ditutup sementara dan kepala SPPG dapat dicopot dari jabatannya.
Komentar