JurnalPatroliNews | Padang — Penantian warga Gunung Nago, Kota Padang, untuk mendapatkan kepastian penanganan permanen pascabencana galodo akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran Rp175 miliar untuk membangun kembali dan memperkuat kawasan yang menjadi salah satu titik terdampak parah bencana pada November 2025 tersebut.
Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade saat meninjau kawasan Gunung Nago, Jumat (21/8/2026).
Andre datang bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, serta Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeini Isa.
Dalam kunjungan tersebut, Andre berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga untuk mendengar berbagai persoalan yang masih dirasakan setelah bencana.
Andre memastikan pemerintah telah menyiapkan tahapan pembangunan permanen. Proses lelang ditargetkan berjalan dan pada Oktober 2026 pemenang pekerjaan sudah ditetapkan.
Dengan demikian, pekerjaan fisik ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026.
“Jadi, hari ini kita menjawab pertanyaan masyarakat kapan Gunung Nago akan diperbaiki. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Kementerian PU sudah menyiapkan lelang. InsyaAllah Oktober 2026 sudah ada pemenangnya dan November 2026 mulai dikerjakan,” kata Andre.
Penanganan Gunung Nago, menurut Andre, dirancang secara menyeluruh. Proyek senilai Rp175 miliar tersebut tidak hanya menyasar satu jenis infrastruktur.
Pekerjaan akan mencakup pembangunan check dam atau sabo dam, perbaikan irigasi, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, hingga penguatan tebing di sisi kiri dan kanan aliran sungai.
Proyek tersebut direncanakan berlangsung selama 24 bulan atau dua tahun.
“Total proyeknya Rp175 miliar dan dikerjakan selama 24 bulan atau dua tahun,” ujarnya.
Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menjelaskan, Gunung Nago merupakan satu dari 25 titik yang masuk dalam program penanganan permanen pascabencana di Sumatera Barat.
Sebelumnya, BWS telah melakukan penanganan tanggap darurat di 43 titik. Program tersebut ditargetkan rampung pada September 2026.
Untuk tahap permanen, BWS kini memasuki persiapan lelang. Fokus pekerjaan diarahkan ke kawasan hulu, termasuk pembangunan bangunan pengendali sedimen atau sabo dam, sekaligus memperbaiki sistem irigasi dan jembatan.
“Ini sudah fase persiapan untuk penanganan secara permanen. InsyaAllah bulan September ini mulai proses lelang, Oktober kita terkontrak,” kata Reski.
Penanganan tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pemerintah untuk sejumlah wilayah terdampak di Sumatera Barat.
Andre menyebut anggaran Rp175 miliar untuk Gunung Nago merupakan bagian dari total sekitar Rp19 triliun dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan pemerintah untuk Sumatera Barat.
Dana tersebut dialokasikan secara bertahap untuk memulihkan berbagai sektor yang terdampak bencana.
“Rp175 miliar ini bagian dari Rp19 triliun yang disiapkan pemerintah Presiden Prabowo untuk dana rehab-recon Provinsi Sumatera Barat,” tegas Andre.
Ia menilai percepatan penanganan Gunung Nago menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memulihkan Sumatera Barat setelah bencana besar pada November 2025.
Andre bahkan membandingkan proses tersebut dengan penanganan bencana besar sebelumnya.
Menurut dia, pada bencana 2012, penanganan permanen baru dilakukan sekitar lima tahun kemudian, yakni pada 2017.
Sementara bencana November 2025 disebut memiliki skala sekitar lima kali lebih besar dibandingkan bencana 2012. Namun, pemerintah kini menargetkan pekerjaan permanen dapat dimulai kurang dari satu tahun setelah bencana.
“Bencana November 2025 ini lima kali lebih besar dibandingkan 2012. Tetapi penanganan permanennya Oktober 2026, dalam 11 bulan sudah bisa dilakukan,” ujarnya.
Andre menegaskan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak akan cukup apabila persoalan kawasan hulu tidak ikut ditangani.
Karena itu, ia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang, termasuk Wali Kota Padang Fadly Amran, untuk melakukan penanaman kembali pohon di kawasan hulu.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala BP BUMN dan CEO Danantara Muliaman Hadad terkait kemungkinan pemanfaatan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN untuk mendukung program penghijauan.
“Saya sudah minta Pak Wali Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup meneliti berapa batang pohon yang dibutuhkan dan jenis pohonnya apa. Nanti kita siapkan anggaran untuk menanam pohon di hulu,” kata Andre.
Menurutnya, rehabilitasi Gunung Nago harus dilakukan secara terintegrasi. Pengendalian sedimen, normalisasi sungai, perbaikan irigasi, pembangunan jembatan dan penguatan tebing harus berjalan beriringan dengan pemulihan kawasan hulu.
“Jadi sungainya diperbaiki, dam-nya dipasang, irigasi kita dapat, tetapi yang di atas juga kita tanam kembali. Ini harus komprehensif,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi kawasan setiap kali hujan deras turun. Sungai yang belum sepenuhnya tertangani masih menjadi sumber kecemasan masyarakat.
Andre memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran dan tahapan pekerjaan untuk menjawab kekhawatiran tersebut.
Ia meminta masyarakat bersabar hingga seluruh proses administrasi dan lelang selesai sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Pemerintah Presiden Prabowo tidak tidur. Pemerintah berkomitmen bahwa Rp19 triliun yang kita siapkan akan digelontorkan secara bertahap,” tegas Andre.
Dengan skema penanganan yang menggabungkan pembangunan infrastruktur pengendali bencana dan pemulihan kawasan hulu, proyek Gunung Nago diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan akibat galodo, tetapi juga memperkuat ketahanan kawasan menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang.
Komentar