JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan di tiga provinsi yang menjadi wilayah prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Operasi tersebut dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, hingga masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan pengendalian karhutla terus diperkuat dengan menyesuaikan penanganan terhadap perkembangan kondisi di lapangan.
“Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” tulis Ristianto dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Dari total 12.880 personel yang dikerahkan, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah personel terbanyak, yakni 10.700 orang.
Sementara itu, sebanyak 1.410 personel ditempatkan di Kalimantan Barat dan 770 personel dikerahkan di Kalimantan Selatan.
Para personel di lapangan menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari pemantauan titik panas atau hotspot, menerima laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, hingga melakukan pemadaman darat.
Penanganan tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Petugas juga melakukan pembasahan dan pendinginan lokasi, penyekatan area terbakar, serta penjagaan di kawasan rawan untuk mencegah api kembali muncul.
Langkah tersebut menjadi penting terutama di wilayah lahan gambut yang memiliki karakteristik berbeda. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga berpotensi kembali memicu kebakaran apabila tidak dilakukan pendinginan secara menyeluruh.
Selain kekuatan personel di darat, pemerintah juga menyiapkan dukungan udara untuk mempercepat penanganan karhutla.
Dukungan tersebut mencakup helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, hingga helikopter water bombing yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman dari udara.
Penggunaan berbagai sarana tersebut diarahkan untuk memperkuat respons terhadap titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Operasi terpadu juga menempatkan pemantauan sebagai salah satu langkah penting. Deteksi titik panas dan laporan masyarakat menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang perlu segera diperiksa dan ditangani.
Persoalan ketersediaan air menjadi tantangan lain dalam penanganan karhutla di tengah kondisi yang semakin kering.
Untuk mengantisipasi keterbatasan sumber air permukaan, pemerintah membangun dan mengaktifkan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Keberadaan sumur bor diharapkan dapat memperpendek jarak pengambilan air bagi petugas pemadam. Dengan begitu, pengisian kembali peralatan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan proses pembasahan serta pendinginan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Strategi tersebut terutama diarahkan ke kawasan lahan gambut yang membutuhkan proses pendinginan lebih intensif untuk memastikan bara api di bawah permukaan benar-benar padam.
Penguatan personel, dukungan peralatan darat dan udara, pemantauan hotspot, hingga penyediaan sumber air menjadi satu rangkaian dalam operasi pengendalian karhutla di Kalimantan.
Pemerintah menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta kualitas udara.
Dengan pengerahan ribuan personel dan penguatan sarana pemadaman, operasi di tiga provinsi prioritas tersebut diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api yang muncul, tetapi juga mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan yang telah ditangani.
Komentar