JurnalPatroliNews | Jembrana — Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp yang ditargetkan menjadi salah satu fondasi percepatan transisi energi nasional.
Peluncuran tahap pertama program tersebut ditandai dengan groundbreaking di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Dalam tahap awal, pemerintah memulai pembangunan 14 proyek PLTS yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Total kapasitas yang disiapkan pada tahap pertama mencapai 5,3 GWp.
“Dengan ini secara resmi, saya luncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp. Diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GWp,” kata Prabowo.
Prabowo Pasang Target 100 GWp dalam Tiga Tahun
Prabowo menegaskan program tersebut tidak dirancang sebagai proyek jangka panjang tanpa target yang jelas. Pemerintah memasang sasaran pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan total kapasitas 100 GWp dalam tiga tahun.
Presiden menyebut kapasitas listrik Indonesia saat ini berada di kisaran 88 GWp yang bersumber dari sejumlah energi, antara lain batu bara, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
Karena itu, pengembangan energi surya dinilai menjadi bagian penting dari upaya memperbesar sumber listrik domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
“Kita tidak main-main, target kita adalah 100 GWp dalam tiga tahun,” tegas Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden bahkan meminta kesiapan sejumlah pejabat yang akan terlibat dalam pelaksanaan program. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Pelaksana Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan siap menjalankan target tersebut.
Target Kurangi Ketergantungan Energi Impor
Bagi Prabowo, pembangunan pembangkit energi surya memiliki dimensi strategis yang lebih luas. Pemerintah ingin meningkatkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
Prabowo menegaskan cita-cita tersebut harus diarahkan hingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor minyak dan gas.
“Kita tidak boleh impor lagi. Satu barel pun minyak, kita tidak boleh impor lagi. InsyaAllah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa agenda transisi energi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga dikaitkan dengan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Investasi Rp1.140 Triliun, Jutaan Lapangan Kerja
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan besarnya skala ekonomi program tersebut. Untuk pembangunan PLTS 100 GWp di seluruh Indonesia, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar US$73 miliar, atau setara kurang lebih Rp1.140 triliun.
Di sisi lain, program tersebut diproyeksikan memberikan efisiensi terhadap subsidi sekitar Rp73,9 triliun.
Tak hanya berdampak pada sektor energi, proyek ini juga diperkirakan membuka peluang ekonomi dan pekerjaan dalam skala besar.
“Bisa menciptakan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” terang Bahlil.
Bali Dapat 1.000 MWp Plus Baterai
Pada tahap pertama, total kapasitas PLTS yang mulai disiapkan mencapai 5,3 GWp. Sementara untuk Bali, pemerintah menyiapkan PLTS dengan kapasitas sekitar 1.000 MWp yang dilengkapi sistem baterai penyimpanan energi.
Bahlil mengatakan program tersebut akan dikerjakan secara masif dan dibagi dalam tahapan selama tiga tahun.
Pembangunan juga diarahkan untuk memperluas akses listrik ke daerah yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan secara optimal.
“Kita akan penetrasi dengan program 100 GWp dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” ungkap Bahlil.
Potensi Tekan Emisi hingga 140 Juta Ton CO₂
Dari sisi lingkungan, pemerintah memperkirakan implementasi penuh program PLTS 100 GWp dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi karbon.
Bahlil menyebut pengembangan tersebut berpotensi menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO₂ per tahun, dengan nilai ekonomi karbon diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.
Angka itu menunjukkan bahwa proyek PLTS tidak hanya ditempatkan sebagai instrumen penambahan kapasitas listrik, tetapi juga sebagai bagian dari agenda pengurangan emisi dan pengembangan ekonomi hijau.
Dibangun di Atas Tanah Negara
Bahlil menambahkan, pembangunan proyek PLTS dalam program 100 GWp akan diarahkan menggunakan tanah negara, termasuk proyek PLTS berkapasitas 1.000 MWp yang berada di Bali.
Pemerintah berharap skema tersebut dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan ketersediaan lahan tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan program energi surya dalam skala besar.
Dengan peluncuran tahap pertama di Jembrana, pemerintah kini memasuki fase implementasi dari target ambisius 100 GWp. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menetapkan angka kapasitas, melainkan memastikan proyek dapat dibangun tepat waktu, terintegrasi dengan sistem kelistrikan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ketahanan energi nasional.
Komentar