JurnalPatroliNews | Jakarta – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menjadi salah satu topik yang dibahas Panglima Jilah saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam mempercepat penanganan karhutla, termasuk melalui penambahan personel serta dukungan sarana udara.
“Kita membahas tentang karhutla. Tadi beliau membantu kita lewat personel untuk segera. Dan ini sudah dimulai, sudah sekitar satu minggu,” ujar Panglima Jilah.
Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo terhadap Kalimantan Barat tidak terbatas pada persoalan kebakaran. Sejumlah kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut juga disebut mendapat perhatian pemerintah.
“Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat, itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI-Polri,” katanya.
Peladang Dayak Tak Ingin Disalahkan
Dalam pembahasan karhutla, Panglima Jilah juga menyoroti persoalan yang kerap muncul saat kebakaran terjadi, yakni anggapan bahwa masyarakat peladang menjadi penyebab utama kebakaran.
Ia meminta persoalan tersebut dilihat secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik lahan yang digunakan masyarakat untuk berladang.
Menurut Panglima Jilah, aktivitas berladang masyarakat Dayak pada umumnya dilakukan di lahan mineral, bukan kawasan gambut.
“Jadi ladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan bahwa aktivitas perladangan masyarakat adat memiliki konteks tersendiri dan tidak bisa serta-merta disamakan dengan seluruh sumber kebakaran yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
Masyarakat Adat Ikut Awasi Pembakaran
Panglima Jilah juga menekankan peran masyarakat adat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Menurutnya, masyarakat yang melakukan aktivitas berladang memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses tersebut tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Jadi kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya,” katanya.
Ia menilai pengawasan berbasis masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pencegahan karhutla. Pengetahuan warga terhadap kondisi wilayah juga dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih dini.
Menurut Panglima Jilah, tradisi berladang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak sejak lama. Praktik tersebut telah berlangsung jauh sebelum perkebunan berkembang secara luas di Kalimantan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memahami tradisi dan kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan penanganan karhutla, sekaligus tetap memastikan kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertanggung jawab.
Dukungan Pemerintah untuk Kalimantan Barat
Pertemuan dengan Presiden juga menjadi momentum bagi Panglima Jilah untuk menyampaikan sejumlah persoalan masyarakat Kalimantan Barat. Selain karhutla, dukungan pemerintah disebut mencakup pembangunan rumah adat, pendidikan, beasiswa, infrastruktur, rumah sakit hingga penguatan peran TNI dan Polri.
Dukungan tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di daerah.
Panglima Jilah berpandangan bahwa masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan mereka dalam pengawasan wilayah dinilai dapat memperkuat langkah pemerintah dan aparat dalam menghadapi ancaman kebakaran.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga memperkuat pencegahan serta pelibatan masyarakat sejak awal.
Komentar