JurnalPatroliNews | Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029 perlu dibaca dari dua sisi, yakni hukum dan politik.
Menurut Mahfud, dari perspektif hukum, pernyataan Budi Arie tidak otomatis menimbulkan persoalan pidana. Namun dari sisi politik, polemik tersebut dinilainya justru berpotensi menguntungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena kembali menempatkan nama mantan presiden itu dalam percakapan politik nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu (2/9/2026).
“Secara hukum Budi Arie mengatakan itu ya tidak apa-apa, tidak melanggar hukum. Tidak ada risiko apa pun bagi Budi Arie. Tapi secara politis ini bisa menguntungkan Jokowi,” kata Mahfud.
Pernyataan Budi Arie sebelumnya memicu perhatian publik setelah ia berbicara mengenai kemungkinan adanya dinamika politik yang membuat Pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.
Pernyataan itu kemudian menuai kritik dan Budi Arie menyampaikan permintaan maaf. Namun, menurut Mahfud, kontroversi yang muncul tetap memiliki efek politik karena membuat nama Jokowi kembali ramai diperbincangkan.
Mahfud bahkan menduga rangkaian polemik tersebut bisa saja bukan sekadar kejadian spontan.
“Malah menurut saya itu disengaja dilempar saja. Anda tidak akan diapa-apakan, setelah itu diatur agar PSI marahi dia,” ujarnya.
Meski begitu, dugaan tersebut merupakan analisis dan spekulasi politik Mahfud. Tidak terdapat bukti yang disampaikan dalam pernyataannya untuk memastikan bahwa polemik tersebut benar-benar dirancang atau diarahkan oleh pihak tertentu.
Mahfud menilai kritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap pernyataan Budi Arie pada dasarnya dapat dipandang sebagai respons politik yang wajar.
Namun, ia melihat kemungkinan adanya rangkaian kejadian yang membuat polemik semakin membesar.
Dalam perspektif Mahfud, ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan kontroversial, kemudian dikritik dan akhirnya meminta maaf, nama Jokowi justru ikut terus muncul dalam pemberitaan.
Ia bahkan menyebut pola tersebut sebagai bentuk “kecerdikan” politik apabila memang sejak awal dirancang untuk meningkatkan kembali perhatian publik terhadap Jokowi.
“Menurut saya ini kecerdikan kalau mau dianggap Jokowi mengetahui, bahkan mungkin menyuruh ini,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi bagian paling kontroversial dari analisis Mahfud karena menyentuh dugaan keterlibatan politik Jokowi. Namun, Mahfud sendiri tidak menyatakan dugaan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti.
Di tengah spekulasi yang berkembang, Mahfud justru meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa polemik tersebut merupakan upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pernyataan Budi Arie masih dapat dibaca sebagai analisis mengenai kemungkinan perubahan jadwal politik, bukan otomatis sebagai rencana pengambilalihan kekuasaan.
“Jangan gegabah menuduh Budi dan Jokowi mau kudeta, nggak mungkin. Itu analisis biasa bahwa Pemilu bisa dipercepat,” tegas Mahfud.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting bahwa Mahfud tidak menyimpulkan adanya kudeta, meskipun ia tetap melihat kemungkinan adanya kalkulasi politik dalam berkembangnya polemik tersebut.
Mahfud juga menyinggung munculnya dorongan agar Presiden Prabowo segera mengambil tindakan terhadap Budi Arie.
Menurut dia, seruan agar Presiden segera menjatuhkan sanksi atau melakukan tindakan politik terhadap Budi Arie juga tidak perlu dibaca secara sederhana.
“Ada yang mengatakan, ayo Pak Prabowo harus segera menindak ini. Kalau Pak Prabowo tidak segera menurunkan, habis ini ada yang bilang begitu. Ah, itu permainan semua,” tuturnya.
Mahfud melihat perkembangan tersebut sebagai rangkaian dinamika politik yang dapat menciptakan persepsi tertentu di ruang publik.
Dalam politik, katanya, sebuah pernyataan tidak hanya dinilai dari substansi awalnya, tetapi juga dari respons yang muncul setelahnya.
Menurut Mahfud, salah satu konsekuensi paling nyata dari polemik tersebut adalah kembali mengemukanya nama Jokowi.
Mantan presiden yang sebelumnya tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif berada kembali di tengah percakapan politik nasional setelah pernyataan Budi Arie menjadi viral.
Dari sudut pandang komunikasi politik, meningkatnya perhatian publik terhadap seseorang dapat menjadi keuntungan tersendiri, meskipun isu yang mengangkat namanya pada awalnya bersifat kontroversial.
Namun, sekali lagi, hubungan antara polemik tersebut dengan strategi politik tertentu belum terbukti dan masih berada pada ranah analisis.
Pada akhirnya, Mahfud menggambarkan rangkaian polemik tersebut sebagai kemungkinan permainan politik yang cukup terampil.
“Ini bagian dari permainan politik yang canggih. Kalau ini memang sengaja oleh timnya Jokowi, menurut saya canggih,” pungkas Mahfud.
Pernyataan Mahfud menambah dimensi baru dalam polemik Budi Arie. Persoalan yang awalnya berangkat dari pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu kini berkembang menjadi perdebatan mengenai bagaimana sebuah isu politik dilempar, mendapat respons, kemudian membentuk agenda pembicaraan publik.
Meski demikian, sampai saat ini tudingan mengenai adanya skenario politik tersebut belum dapat diposisikan sebagai fakta yang telah terbukti.
Yang dapat dipastikan dari pernyataan Mahfud adalah dua hal: secara hukum ia menilai Budi Arie tidak otomatis melakukan pelanggaran hanya karena menyampaikan analisis mengenai kemungkinan percepatan Pemilu, sementara secara politik ia melihat polemik itu berpotensi memberikan keuntungan bagi Jokowi.
Selebihnya, apakah benar terdapat skenario yang dirancang sebelumnya atau hanya merupakan konsekuensi dari kontroversi politik, masih menjadi bagian dari perdebatan yang belum terjawab.
Komentar