JurnalPatroliNews | Yogyakarta — Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mengalami penurunan tajam dalam dua tahun pertama masa pemerintahannya.
Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45, Andi Widjajanto, menyebut approval rating Presiden Prabowo yang sebelumnya berada di atas 80 persen kini merosot hingga 28 persen berdasarkan data yang dipaparkannya untuk periode Juli-Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam sesi Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Andi sekaligus mengaitkan perubahan tingkat kepuasan publik tersebut dengan dinamika politik, ekonomi dan demokrasi di Indonesia.
Angka 28 Persen Versi Paparan Andi
Dalam forum tersebut, Andi mengatakan tingkat kepuasan terhadap kepresidenan Prabowo sempat berada di atas 80 persen pada periode Oktober 2024 hingga Agustus 2025.
Namun, menurut data yang dipaparkannya, angka tersebut turun drastis hingga 28 persen dalam survei Juli-Agustus 2026.
“Ada teka-teki besar. Pada kurun Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80%. Namun pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28%,” ujar Andi.
Ia menyebut penurunan tersebut sebagai salah satu yang paling tajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama.
Namun, angka 28 persen tersebut perlu ditempatkan sebagai angka yang disampaikan Andi dalam forum politik dan akademik tersebut. Angka ini berbeda dengan survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 dan menemukan approval rating Prabowo sebesar 51,1 persen, turun dari 81,2 persen pada November 2025.
Program Pemerintah Jadi Sorotan
Menurut Andi, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap turunnya kepuasan publik adalah penolakan atau kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah.
Ia menyinggung program makan siang gratis serta Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan yang mendapatkan sorotan publik.
Dalam pandangannya, besarnya dukungan politik yang dimiliki pemerintahan tidak selalu berbanding lurus dengan persepsi masyarakat.
Situasi tersebut menjadi anomali yang menurut Andi perlu dibaca tidak hanya melalui angka elektoral, tetapi juga melalui perubahan sikap publik terhadap kebijakan pemerintah.
Andi Soroti Pelemahan Demokrasi
Dalam forum CALD, Andi juga membandingkan perkembangan demokrasi Indonesia dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Menurutnya, Thailand menghadapi pengalaman kudeta militer secara terbuka, sementara Filipina menghadapi persoalan personalisasi kekuasaan.
Indonesia, kata Andi, menempuh jalur yang berbeda melalui apa yang disebutnya sebagai autocratic legalism atau penggunaan instrumen hukum formal dalam proses pelemahan institusi demokrasi.
“Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal,” kata Andi.
Menurut dia, persoalannya justru terletak pada penggunaan prosedur hukum yang secara formal berjalan normal.
“Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan,” tegasnya.
Indonesia Dinilai Menghadapi Anomali Politik
Andi juga memaparkan perubahan konfigurasi politik setelah Pemilu 2024.
Ia menggambarkan koalisi pemerintahan sebagai sangat cair dan enigmatik, sementara PDIP dinilai menjadi salah satu kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Besarnya akumulasi kekuasaan tersebut, menurut Andi, tidak otomatis menghasilkan peningkatan kepuasan publik.
Sebaliknya, muncul kesenjangan antara kekuatan politik pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Di titik inilah, angka approval rating menjadi indikator yang menurut Andi penting untuk membaca perubahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Ekonomi Jadi Salah Satu Titik Rawan
Selain demokrasi, Andi menyoroti kondisi ekonomi Indonesia, termasuk rasio pajak yang menurutnya masih berada di sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kapasitas pemerintah dalam membiayai kebijakan publik sekaligus merespons aspirasi masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, Andi juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai money without condition di Asia Tenggara.
Menurut dia, kemampuan finansial pemerintah dan kondisi ekonomi akan turut menentukan seberapa kuat pemerintah mempertahankan legitimasi politiknya.
Pasar Global Disebut Jadi “Sekutu Baru”
Andi kemudian menyebut adanya dua “sekutu baru” yang menurutnya dapat berperan dalam menjaga resiliensi demokrasi Indonesia.
Yang pertama adalah pasar global.
Ia menyoroti perubahan persepsi investor serta dinamika sejumlah lembaga pemeringkat dan indeks global seperti MSCI, FTSE, Moody’s dan S&P.
Menurut Andi, berkurangnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi dapat mendorong perpindahan modal ke negara lain.
Ia menyebut Filipina dan India sebagai sejumlah negara yang dapat menjadi tujuan alternatif arus modal.
Namun, kaitan antara seluruh perkembangan pasar tersebut dengan kondisi demokrasi merupakan analisis Andi dalam forum tersebut dan tidak boleh diperlakukan sebagai temuan faktual tunggal tanpa data pembanding.
Meme dan AI Jadi Ruang Perlawanan Publik
“Swasembada Meme dan Kecerdasan Buatan (AI)” menjadi istilah lain yang digunakan Andi untuk menggambarkan fenomena politik digital.
Menurutnya, masyarakat sipil kini memiliki berbagai saluran untuk menyampaikan kritik melalui satire, meme dan teknologi kecerdasan buatan.
Fenomena tersebut dinilai dapat menjadi bentuk baru ekspresi publik ketika kanal komunikasi politik formal dinilai tidak cukup menampung keresahan masyarakat.
Di tengah berkembangnya teknologi digital, ruang media sosial menjadi arena penting dalam perebutan narasi politik.
Perempuan dan Generasi Muda Dinilai Kunci
Meski menyoroti tekanan terhadap demokrasi, Andi tidak melihat penyelamatan demokrasi hanya dapat datang dari kekuatan eksternal.
Ia justru menempatkan masyarakat sipil sebagai faktor utama dalam mempertahankan resiliensi demokrasi.
“Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni Perempuan dan Generasi Muda atau Youth,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan kelompok perempuan dan generasi muda sebagai kekuatan sosial yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjaga ruang demokrasi.
Angka 28 Persen Perlu Dibaca dalam Konteks
Paparan Andi mengenai approval rating Prabowo yang disebut turun menjadi 28 persen menarik perhatian karena menunjukkan gambaran yang jauh lebih rendah dibanding sejumlah survei publik yang telah dipublikasikan.
SMRC, misalnya, mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen pada Juli 2026. Survei tersebut juga menunjukkan penurunan signifikan dari 81,2 persen pada November 2025.
Dengan adanya perbedaan angka, publik perlu melihat secara hati-hati metodologi, periode survei, jumlah responden dan pertanyaan yang digunakan sebelum membandingkan satu hasil survei dengan survei lainnya.
Yang relatif tidak terbantahkan dari sejumlah data tersebut adalah adanya tren penurunan kepuasan publik terhadap Prabowo, meski besaran penurunannya berbeda menurut sumber dan metode pengukuran.
Sementara itu, Andi menggunakan penurunan tersebut sebagai bagian dari argumennya mengenai perubahan hubungan antara kekuasaan, ekonomi dan ketahanan demokrasi di Indonesia.
Perdebatan mengenai angka approval rating pada akhirnya bukan hanya soal statistik, tetapi juga menyangkut bagaimana publik membaca kinerja pemerintah dan apakah legitimasi politik masih mampu bertahan ketika kritik terhadap ekonomi, kebijakan dan institusi demokrasi terus menguat.
Komentar