JurnalPatroliNews | Belitung — Perubahan besar mulai dirasakan warga Pulau Rengit, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 78 kilowatt peak (kWp) milik PT PLN (Persero) membuat masyarakat yang sebelumnya hanya menikmati listrik selama 12 jam kini mendapatkan aliran listrik hingga 24 jam penuh.
Bagi sekitar 44 kepala keluarga atau kurang lebih 200 jiwa yang bermukim di pulau tersebut, perubahan itu bukan sekadar soal lampu yang menyala sepanjang hari.
Listrik 24 jam mulai membuka ruang baru bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha yang sebelumnya terbatas oleh pasokan listrik dari pembangkit diesel.
Perubahan di Pulau Rengit tersebut menjadi bagian dari Program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026. Program tersebut mencakup 14 proyek tahap awal yang dikembangkan di sejumlah wilayah Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN siap mendukung percepatan pengembangan energi surya sebagai bagian dari agenda swasembada energi nasional.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (4/9/2026).
Sebelum PLTS beroperasi, warga Pulau Rengit bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang hanya mampu menyediakan listrik selama sekitar 12 jam setiap hari.
Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
Kini, sistem kelistrikan berbasis energi surya memungkinkan pasokan listrik tersedia sepanjang hari. Bagi wilayah kepulauan yang jauh dari pusat sistem kelistrikan, perubahan tersebut mempunyai arti strategis karena energi tidak lagi semata bergantung pada bahan bakar fosil.
Ketersediaan listrik yang lebih panjang juga membuat masyarakat mempunyai waktu lebih luas untuk menjalankan kegiatan produksi.
Dampaknya mulai terlihat dari aktivitas ekonomi warga.
Salah satu warga yang merasakan langsung perubahan tersebut adalah Hendra, nelayan kepiting rajungan di Pulau Rengit.
Dengan pasokan listrik yang lebih stabil, Hendra kini dapat menggunakan mesin pendingin atau freezer untuk menjaga kualitas hasil tangkapannya.
Sebelumnya, keterbatasan listrik membuat hasil tangkapan harus segera dibawa keluar pulau menuju Tanjung Pandan.
Kondisi tersebut tentu membatasi pilihan nelayan dalam mengelola hasil tangkapan.
Kini, dengan adanya fasilitas pendinginan, hasil rajungan dapat disimpan lebih lama sebelum dipasarkan.
Perubahan sederhana dari sisi kelistrikan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar karena nelayan memiliki ruang untuk mengatur waktu distribusi dan menjaga kualitas komoditas.
Dampak listrik 24 jam juga dirasakan Itam Ali, warga yang bekerja sebagai pembuat kapal kayu.
Ketersediaan listrik sepanjang hari membuat peralatan kerja berbasis listrik dapat digunakan lebih leluasa, termasuk ketika aktivitas produksi dilakukan pada siang hari.
Bagi pengrajin kapal, tambahan waktu dan fleksibilitas penggunaan peralatan dapat berpengaruh terhadap produktivitas.
Dengan demikian, manfaat PLTS tidak berhenti pada konsumsi rumah tangga, tetapi mulai masuk ke sektor usaha masyarakat.
Warga lainnya, Sofyan, menyambut perubahan tersebut dengan rasa syukur.
“Terima kasih Bapak Presiden Prabowo dan PLN yang sudah menghadirkan PLTS di pulau kami. Sekarang kami bisa menikmati listrik 24 jam. Alhamdulillah, masyarakat di sini semua senang,” ucap Sofyan.
General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Dwipantara Rita Triani menjelaskan bahwa peningkatan keandalan listrik di Pulau Rengit didukung inovasi integrasi berbagai sumber energi baru terbarukan.
Konsep tersebut dikembangkan melalui Green Energy Ecosystem Technopark, yang menggabungkan panel surya dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai, turbin angin, serta sel bahan bakar hidrogen.
Integrasi tersebut membuat sistem kelistrikan memiliki sumber energi dan penyimpanan yang lebih beragam.
Menurut Rita, inovasi tersebut turut meningkatkan efisiensi sistem sekaligus memberikan manfaat terhadap aspek lingkungan.
Dalam keterangannya, PLN menyebut Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik di Pulau Rengit turun dari sekitar Rp16.700 per kWh menjadi Rp12.300 per kWh. Sistem tersebut juga diproyeksikan mengurangi potensi emisi karbon hingga sekitar 99,5 ton karbon dioksida per tahun.
Penurunan biaya sekaligus pengurangan emisi menjadi salah satu indikasi bahwa transisi energi di wilayah kepulauan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan listrik.
Rita menegaskan, proyek energi bersih di Pulau Rengit tidak semestinya hanya diukur dari bertambahnya kapasitas pembangkit.
Manfaat paling penting justru terlihat ketika listrik mampu memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Listrik ramah lingkungan dari PLN di Pulau Rengit bukan sekadar soal hadirnya terang, tetapi bagaimana energi ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rita.
Menurut dia, aktivitas warga kini dapat berlangsung lebih leluasa dan roda ekonomi masyarakat pesisir memiliki peluang untuk berkembang lebih besar.
Kisah Pulau Rengit memperlihatkan bahwa proyek energi baru terbarukan di daerah kepulauan mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar mengganti sumber energi fosil.
Ketika listrik tersedia 24 jam, nelayan dapat menjaga hasil tangkapan, pengrajin dapat meningkatkan produktivitas, dan rumah tangga memperoleh waktu aktivitas yang lebih panjang.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek kelistrikan di daerah terpencil bukan hanya soal seberapa banyak listrik yang dihasilkan, tetapi seberapa besar energi tersebut mampu menggerakkan kehidupan masyarakat.
Pulau Rengit kini menjadi salah satu gambaran bagaimana transisi energi dapat diterjemahkan menjadi manfaat langsung: pulau lebih terang, aktivitas ekonomi lebih panjang, dan ketergantungan terhadap energi fosil mulai dikurangi.
Komentar