JurnalPatroliNews | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia. Instruksi tersebut diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan program pemerintah.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sebelumnya telah membahas tingkat kepemilikan rekening masyarakat dengan mengacu pada hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan juga menunjukkan capaian yang cukup tinggi.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen,” ujar Airlangga.
Pemerintah Bidik Capaian Lebih Tinggi
Airlangga menyebut capaian inklusi keuangan Indonesia relatif baik apabila dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Namun, pemerintah tidak ingin berhenti pada angka yang telah dicapai saat ini.
Penguatan literasi dan inklusi keuangan akan terus didorong agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan perbankan maupun sistem pembayaran formal.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” katanya.
Airlangga menambahkan, pemerintah ingin memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
BRI dan BSI Disiapkan
Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, pemerintah akan meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI serta Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Skema tersebut dirancang dengan memanfaatkan data kependudukan yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” jelas Airlangga.
Menurutnya, integrasi data menjadi salah satu bagian penting agar sistem rekening masyarakat dapat dibangun secara lebih terstruktur.
Dukcapil Akan Dipadankan dengan Sistem BI
Airlangga menjelaskan data yang digunakan dalam skema tersebut berasal dari Dukcapil.
Data kependudukan kemudian akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya pada sisi sistem pembayaran.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” ungkapnya.
Pemadanan tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan layanan keuangan yang lebih terintegrasi.
Dengan basis data kependudukan yang lebih terstruktur, pemerintah juga dapat memiliki saluran pembayaran yang lebih siap untuk mendukung berbagai kebijakan publik.
QRIS Jadi Gateway Pembayaran
Tidak berhenti pada penyediaan rekening, pemerintah juga menyiapkan QRIS sebagai salah satu gateway dalam sistem pembayaran.
QRIS dinilai dapat menjadi bagian penting dalam memperluas penggunaan transaksi digital di masyarakat.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS,” tutur Airlangga.
Menurutnya, penggunaan QRIS diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara lebih optimal.
Masyarakat tidak hanya diarahkan untuk memiliki rekening, tetapi juga didorong memahami dan memanfaatkan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari.
Program Pemerintah Bisa Masuk ke Rekening Warga
Salah satu tujuan dari pengembangan skema tersebut adalah menyiapkan infrastruktur pembayaran yang dapat digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah.
Airlangga mengatakan, ke depan berbagai program pemerintah dapat dikirimkan melalui rekening yang telah disiapkan bagi warga negara.
“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ujarnya.
Skema tersebut berpotensi membuat proses penyaluran program pemerintah menjadi lebih terintegrasi karena masyarakat memiliki rekening sebagai salah satu saluran penerimaan.
Namun, implementasi teknisnya tetap membutuhkan kesiapan data, sistem perbankan, sistem pembayaran serta mekanisme perlindungan data dan layanan bagi masyarakat.
Inklusi Keuangan Masuk Babak Baru
Langkah yang diarahkan Prabowo tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperluas inklusi keuangan bukan hanya melalui pembukaan akses perbankan, tetapi juga dengan membangun ekosistem pembayaran yang lebih terhubung.
BRI dan BSI dipersiapkan sebagai bagian dari sisi perbankan, sementara data Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia menjadi komponen penting dalam integrasinya.
Di sisi lain, QRIS disiapkan sebagai gateway transaksi digital.
Dengan konsep tersebut, target pemerintah tidak hanya memastikan semakin banyak masyarakat memiliki rekening, tetapi juga mendorong agar rekening tersebut benar-benar digunakan dalam aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Capaian inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 93,62 persen menjadi modal awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat yang telah memperoleh akses tersebut juga memiliki pemahaman dan kemampuan menggunakan layanan keuangan secara aman, efektif dan produktif.
Bila skema ini berjalan sesuai rencana, rekening perbankan tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan uang, tetapi dapat menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi digital sekaligus kanal penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
Komentar