JurnalPatroliNews | Jakarta — Akses transportasi publik bagi pelajar di Ibu Kota kembali menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengusulkan agar pelajar dimasukkan sebagai salah satu penerima Kartu Layanan Gratis (KLG) yang memungkinkan masyarakat dari kelompok tertentu menggunakan layanan transportasi publik tanpa biaya sesuai ketentuan program.
Usulan tersebut disampaikan Nova setelah mengikuti rapat Pembahasan dan Pendalaman Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu, 9 September 2026.
Menurut Nova, pelajar saat ini belum termasuk dalam kategori penerima KLG.
“Sekarang ini baru 15 golongan kategorinya, pelajar ini belum masuk,” ujar Nova.
Pelajar Diusulkan Masuk Kategori KLG
Nova menilai pelajar layak dipertimbangkan sebagai penerima layanan transportasi gratis karena jaringan Transjakarta telah menjangkau berbagai kawasan di Jakarta.
Selain memiliki jaringan rute yang luas, sejumlah halte Transjakarta juga berada di sekitar kawasan sekolah.
Karena itu, menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mobilitas pelajar ketika berangkat maupun pulang sekolah.
“Kami merekomendasikan pelajar ini dalam kategori KLG,” kata Nova.
Usulan tersebut masih berupa rekomendasi DPRD dan perlu dikaji lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sisi kebijakan, teknis operasional serta kemampuan anggaran dan layanan.
Tebet Jadi Salah Satu Contoh
Nova mencontohkan kawasan Tebet sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejumlah sekolah yang dilalui jaringan Transjakarta.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi umum oleh pelajar.
Menurutnya, keberadaan angkutan umum yang terintegrasi dengan kawasan pendidikan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Untuk memaksimalkan transportasi yang ada di DKI Jakarta ini,” ujarnya.
Alternatif Selain Bus Sekolah
DPRD DKI juga melihat layanan Transjakarta dapat menjadi alternatif bagi pelajar yang belum terjangkau layanan bus sekolah.
Bus sekolah memiliki rute dan cakupan tertentu, sedangkan jaringan Transjakarta telah berkembang dengan jalur yang lebih luas.
“Kalau Transjakarta kan sudah mempunyai rute-rutenya. Hampir seluruh rute yang ada di Jakarta,” ungkap Nova.
Dengan skema layanan gratis bagi pelajar, Nova berharap jaringan transportasi yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung aktivitas pendidikan.
Tidak Hanya Penerima KJP dan KJMU
Salah satu poin yang ditekankan Nova adalah cakupan penerima layanan.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak harus dibatasi kepada pelajar yang sudah memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Ia justru mengusulkan agar kesempatan menggunakan transportasi publik secara gratis dapat diberikan kepada pelajar secara lebih luas.
“Semua pelajar pun bisa. Membiasakan pelajar menaiki kendaraan umum. Itu yang kita dorong,” tegas Nova.
Gagasan tersebut sekaligus diarahkan untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik sejak usia sekolah.
Mendorong Budaya Transportasi Publik
DPRD menilai kebiasaan menggunakan angkutan umum sejak usia sekolah dapat memberikan dampak jangka panjang.
Pelajar tidak hanya mendapatkan kemudahan mobilitas, tetapi juga diperkenalkan dengan pola perjalanan menggunakan transportasi publik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks Jakarta yang menghadapi persoalan kemacetan dan kepadatan lalu lintas, perubahan perilaku perjalanan menjadi salah satu aspek yang dinilai penting.
Namun, efektivitas kebijakan nantinya tetap bergantung pada kesiapan layanan, keamanan, kapasitas armada dan akses menuju halte.
Dishub dan Transjakarta Diminta Mengkaji
Nova berharap Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama PT Transportasi Jakarta segera mengkaji usulan tersebut.
Kajian diperlukan untuk melihat kemungkinan penerapan layanan gratis bagi pelajar dari berbagai aspek.
Mulai dari jumlah calon penerima, kebutuhan anggaran, kapasitas layanan pada jam sibuk, hingga kesiapan jaringan Transjakarta di kawasan pendidikan.
“Saya rasa itu sangat penting sekali. Itu terobosan,” pungkas Nova.
Berpotensi Kurangi Ketergantungan Kendaraan Pribadi
Usulan tersebut juga membawa agenda yang lebih luas, yakni mendorong pelajar meninggalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Ketika akses transportasi publik dibuat lebih mudah dan terjangkau, keluarga memiliki alternatif untuk mengantar anak ke sekolah.
Namun demikian, kebijakan gratis saja belum cukup.
Ketersediaan rute, waktu tunggu, keamanan halte, akses pejalan kaki, serta kapasitas armada menjadi faktor yang harus diperhitungkan agar layanan benar-benar efektif bagi pelajar.
Masih Menunggu Kajian Pemprov
Hingga kini, usulan memasukkan pelajar sebagai penerima KLG belum menjadi kebijakan resmi.
DPRD DKI baru mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian.
Karena itu, belum ada kepastian kapan skema tersebut akan diberlakukan maupun bagaimana mekanisme penggunaannya apabila nantinya disetujui.
Namun, gagasan tersebut membuka peluang perubahan kebijakan transportasi publik bagi kelompok usia sekolah.
Dari halte menuju ruang kelas, DPRD DKI ingin memastikan jarak perjalanan bukan lagi menjadi beban biaya bagi pelajar—dengan Transjakarta sebagai salah satu pilihan transportasi publik utama.
Komentar