JurnalPatroliNews | Seoul — Rencana kemungkinan kontribusi militer Korea Selatan untuk membantu keamanan di Selat Hormuz mulai memicu penolakan dari kelompok masyarakat sipil di dalam negeri.
Sekitar 60 warga Korea Selatan menggelar demonstrasi di Seoul, Rabu, 9 September 2026, untuk menentang kemungkinan pemerintah mengirim pasukan ke jalur pelayaran strategis tersebut.
Aksi berlangsung di sekitar kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Seoul. Para demonstran membawa sejumlah poster, termasuk seruan agar Korea Selatan tidak bergabung dalam apa yang mereka sebut sebagai “perang agresi”.
Penolakan tersebut muncul ketika pemerintah Seoul masih mempertimbangkan bentuk kontribusi terhadap upaya menjaga keamanan di Selat Hormuz.
Demonstran Tolak Keterlibatan Militer
Para peserta aksi menyuarakan kekhawatiran bahwa pengerahan pasukan Korea Selatan justru dapat membuat negara tersebut terseret lebih jauh ke dalam konflik.
Di tangga Seoul Sejong Center for the Performing Arts, demonstran meneriakkan seruan menolak pengiriman personel militer ke kawasan tersebut.
“Kita tidak dapat mengirim anak-anak muda kita ke lautan kematian!” teriak para demonstran, menurut laporan AFP.
Mereka menilai keterlibatan Korea Selatan dalam operasi yang dipimpin atau didukung Amerika Serikat dapat menjadikan Seoul sebagai bagian langsung dari konflik.
Jung Kyung-jik dari kelompok masyarakat sipil People’s Solidarity for Participatory Democracy menyatakan pengerahan pasukan ke kawasan tersebut menurut kelompoknya sama dengan terlibat langsung dalam perang yang mereka nilai ilegal.
“Seperti yang dikatakan Iran, pengerahan pasukan kita ke kawasan tersebut sama saja dengan berpartisipasi langsung dalam perang ilegal,” ujar Jung kepada AFP.
Pemerintah Korsel Belum Ambil Keputusan
Kementerian pertahanan Korea Selatan sebelumnya mengumumkan pengiriman tim pencari fakta untuk menilai situasi keamanan di Selat Hormuz.
Langkah tersebut dilakukan ketika Seoul masih mempertimbangkan bentuk kontribusi yang dapat diberikan terhadap keamanan jalur pelayaran tersebut.
Namun pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai pengiriman pasukan.
Seoul juga menyatakan bentuk kontribusi apa pun harus mempertimbangkan kesiapan pertahanan militer Korea Selatan sendiri.
Artinya, opsi keterlibatan yang sedang dibahas belum otomatis berarti pengerahan pasukan tempur ke kawasan konflik.
Iran Beri Peringatan Keras
Kemungkinan keterlibatan Korea Selatan juga telah mendapat respons dari Iran.
Pemerintah Iran memperingatkan bahwa setiap pengerahan pasukan Korea Selatan ke Selat Hormuz akan dipandang sebagai dukungan langsung terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas agresi.
Teheran juga memperingatkan kemungkinan munculnya konsekuensi serius apabila Seoul benar-benar mengambil langkah tersebut.
Peringatan Iran menjadi salah satu faktor yang ikut memperkuat perdebatan publik di Korea Selatan mengenai risiko keterlibatan militer.
Namun, posisi pemerintah Korea Selatan hingga kini tetap pada tahap mempertimbangkan opsi dan belum mengumumkan keputusan final.
Serangan AS Jadi Sorotan Demonstran
Kelompok masyarakat sipil yang menggelar aksi juga menyoroti tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran.
Jung mengatakan terdapat dugaan pelanggaran hukum internasional dalam sejumlah serangan yang disebut dilakukan Amerika Serikat, termasuk dugaan serangan terhadap sebuah sekolah dasar dan infrastruktur energi.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan dari kelompok masyarakat sipil dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah diputuskan oleh lembaga internasional.
Bagi para demonstran, persoalan tersebut menjadi alasan tambahan agar Seoul tidak ikut mengambil bagian dalam konflik.
Khawatir Korban Jiwa
Penolakan serupa disampaikan Choi Young-ok dari Korean Peace Solidarity for Sovereignty and Reunification.
Ia memperingatkan pengerahan pasukan Korea Selatan ke Selat Hormuz dapat membuka risiko jatuhnya korban jiwa dari kalangan personel militer Korea Selatan.
“Mengirim pasukan kita ke perang ilegal yang dilancarkan Amerika Serikat tidak dapat diterima,” ujarnya.
Choi juga mempertanyakan urgensi Korea Selatan untuk ikut mengerahkan pasukan ketika menurutnya belum ada negara lain yang menyatakan langkah serupa.
“Tidak ada alasan bagi kita untuk mengirim pasukan ketika tidak ada negara lain yang melakukan atau mengatakan akan melakukannya,” katanya.
Hormuz Bukan Jalur Biasa
Selat Hormuz memiliki posisi strategis dalam sistem energi global karena menjadi salah satu jalur utama pengangkutan minyak dan gas.
Sebelum konflik, sekitar seperlima pasokan minyak dunia disebut melewati kawasan tersebut.
Karena posisi geografis dan nilai strategisnya, ketegangan di sekitar Hormuz dapat berdampak bukan hanya pada keamanan kawasan, tetapi juga pada pasar energi internasional.
Keterlibatan kekuatan militer negara tambahan berpotensi meningkatkan sensitivitas keamanan di kawasan tersebut.
Keputusan Ada di Tangan Pemerintah dan Parlemen
Apabila pemerintah Korea Selatan benar-benar memutuskan mengerahkan angkatan bersenjatanya ke Selat Hormuz, keputusan tersebut tidak cukup hanya dengan keputusan eksekutif.
Pengerahan pasukan akan membutuhkan persetujuan parlemen melalui pemungutan suara mayoritas di Majelis Nasional Korea Selatan.
Dengan demikian, polemik mengenai pengiriman pasukan berpotensi berkembang menjadi perdebatan politik yang lebih luas apabila pemerintah resmi mengajukan rencana tersebut.
Saat ini, proses yang berjalan baru berupa pengkajian dan pencarian informasi.
Risiko Korsel Terseret Konflik
Demonstrasi di Seoul memperlihatkan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat Korea Selatan terhadap konsekuensi geopolitik dari keterlibatan militer di Timur Tengah.
Di satu sisi, pemerintah mempertimbangkan kontribusi untuk keamanan jalur pelayaran strategis.
Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil khawatir kontribusi tersebut dapat berkembang menjadi keterlibatan langsung dalam konflik yang lebih besar.
Perbedaan pandangan itu kini menjadi salah satu tantangan politik bagi pemerintah Seoul sebelum mengambil keputusan.
Belum Ada Keputusan Pengerahan
Sampai Rabu, 9 September 2026, pemerintah Korea Selatan belum menetapkan keputusan final mengenai pengiriman pasukan ke Selat Hormuz.
Tim pencari fakta telah dikirim untuk menilai situasi, sementara opsi kontribusi masih dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesiapan pertahanan nasional.
Di jalanan Seoul, sebagian warga telah lebih dulu menyampaikan penolakan.
Bagi mereka, keterlibatan militer di Hormuz bukan sekadar persoalan menjaga jalur pelayaran, tetapi menyangkut risiko Korea Selatan terseret ke dalam perang yang lebih luas.
Kini keputusan berada di tangan pemerintah dan parlemen Korea Selatan.
Selat Hormuz bukan hanya jalur energi dunia—bagi Seoul, kawasan itu kini juga menjadi ujian apakah kontribusi keamanan akan berhenti pada misi terbatas atau berkembang menjadi keterlibatan militer yang lebih besar.
Komentar