JurnalPatroliNews | Jakarta — Persaingan menuju Pilpres 2029 mulai dipetakan jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai. Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki sejumlah instrumen kebijakan yang berpotensi memperkuat hubungan politiknya dengan masyarakat, terutama ketika pemerintah mulai menjalankan berbagai program yang menyentuh kebutuhan langsung warga.
Salah satu kebijakan yang kini menjadi perhatian adalah rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus menjadi wadah konsolidasi berbagai program pemerintah.
Aktivis media sosial Rosadi Jamani menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu modal politik penting bagi Prabowo menjelang kontestasi 2029.
“Prabowo akan membuatkan rekening bank untuk 200 juta warga,” kata Rosadi Jamani, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Rencana tersebut memang tengah disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut cakupannya lebih dari 200 juta masyarakat dengan dana pembukaan rekening yang diperkirakan sekitar Rp50 ribu per orang. Pemerintah menyebut kebutuhan anggaran secara kasar mencapai sekitar Rp11 triliun.
Namun, angka tersebut belum menjadi anggaran final. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa besaran Rp11 triliun masih merupakan hitungan awal dan pemerintah masih menghitung kebutuhan sebenarnya.
Bukan Sekadar Rekening Bank
Pemerintah menyatakan kebijakan rekening massal tersebut berkaitan dengan agenda inklusi keuangan. Pembukaan rekening akan dikonsolidasikan melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan koordinasi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Airlangga mengatakan pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan mulai berjalan sebelum akhir 2026. Rekening tersebut juga diproyeksikan dapat digunakan untuk mengintegrasikan sejumlah program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial secara lebih terarah.
Bagi Rosadi, persoalan politiknya justru berada pada dampak langsung kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
Ketika negara hadir melalui rekening yang dapat digunakan untuk menerima berbagai program pemerintah, hubungan masyarakat dengan kebijakan negara menjadi lebih konkret. Karena itu, menurut dia, kebijakan semacam ini dapat memiliki konsekuensi politik yang tidak kecil.
Pandangan tersebut tentu merupakan analisis politik Rosadi, bukan pernyataan resmi pemerintah bahwa program rekening massal dirancang sebagai instrumen elektoral untuk menghadapi Pilpres 2029.
Prabowo Punya Modal Program
Rosadi menyebut Prabowo telah memiliki sejumlah program unggulan yang dapat menjadi modal politik menuju pemilu mendatang, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kini, kebijakan rekening massal berpotensi menambah daftar program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Secara politik, program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat biasanya memiliki daya komunikasi yang kuat. Namun, efektivitas politiknya sangat bergantung pada implementasi, ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, dan bagaimana masyarakat menilai dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Di titik inilah tantangan pemerintah menjadi lebih besar.
Sebab, membuka rekening bukan berarti secara otomatis meningkatkan kesejahteraan. Rekening hanya menjadi instrumen. Manfaat akhirnya bergantung pada apakah rekening tersebut benar-benar produktif digunakan masyarakat dan apakah program pemerintah yang disalurkan melalui rekening mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
Publik Tak Hanya Butuh Rekening
Rosadi mengingatkan bahwa masyarakat menghadapi persoalan yang jauh lebih fundamental.
Harga kebutuhan sehari-hari, ketersediaan lapangan pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan daya beli menjadi ukuran yang secara langsung dirasakan masyarakat.
“Rakyat sebenarnya tidak hanya membutuhkan rekening. Rakyat membutuhkan pekerjaan, penghasilan, harga kebutuhan masuk akal, dan ekonomi benar-benar terasa membaik,” pungkas Rosadi.
Pernyataan tersebut mendapatkan konteks dari sejumlah survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan sepanjang 2026.
Survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,1 persen, turun dari 78,1 persen pada Oktober 2025. Poltracking juga mencatat kepuasan di bidang ekonomi hanya 41,8 persen.
Sementara itu, survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli–11 Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 37 persen. Mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi dua persoalan utama yang disebut responden.
Hasil SMRC pada Juli 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen.
Sedangkan survei Arus Survei Indonesia (ASI) pada 23–29 Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 57,6 persen.
Angka-angka tersebut memang tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa melihat metodologi dan periode masing-masing survei. Namun, keseluruhannya memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik tidak berada pada satu angka tunggal dan sangat dipengaruhi oleh lembaga, waktu, metode, serta pertanyaan survei.
Pertarungan 2029 Akan Ditentukan Ekonomi
Karena itu, mengatakan lawan politik Prabowo akan “sulit” pada 2029 semata-mata karena program rekening massal tentu terlalu dini.
Pilpres masih berada beberapa tahun di depan. Konstelasi koalisi dapat berubah, munculnya tokoh baru sangat mungkin terjadi, dan tingkat kepuasan publik akan terus bergerak mengikuti kondisi ekonomi maupun politik.
Yang lebih menentukan justru apakah program pemerintah mampu mengubah persepsi masyarakat dari sekadar menerima kebijakan menjadi benar-benar merasakan perbaikan kesejahteraan.
Rekening senilai Rp50 ribu, misalnya, secara nominal memang relatif kecil. Bahkan pemerintah sendiri masih melakukan penghitungan ulang terhadap total kebutuhan anggaran program tersebut.
Namun, nilai politik sebuah kebijakan tidak selalu ditentukan oleh nominal semata. Cara program dijalankan, jumlah masyarakat yang tersentuh, kemudahan akses, serta kesinambungannya dapat membentuk persepsi publik terhadap pemerintah.
Di sisi lain, kegagalan implementasi justru dapat menghasilkan efek sebaliknya.
Lawan Politik Harus Punya Jawaban
Bila Prabowo berhasil menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, menekan harga kebutuhan pokok dan memastikan program pemerintah benar-benar tepat sasaran, maka lawan politik pada 2029 menghadapi tantangan lebih berat untuk menawarkan alternatif.
Sebaliknya, jika persoalan daya beli dan pekerjaan tetap menjadi keluhan utama, program administratif seperti pembukaan rekening massal belum tentu cukup untuk mengubah persepsi publik.
Dengan demikian, isu sebenarnya menjelang 2029 bukan semata siapa yang memiliki lebih banyak program, melainkan siapa yang mampu membuktikan bahwa kebijakan negara benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat.
Program rekening massal kini masih berada dalam tahap pematangan. Pemerintah masih membahas mekanisme, anggaran, serta pelaksanaan bersama otoritas terkait.
Namun secara politik, satu hal sudah terlihat: arena Pilpres 2029 perlahan akan dipenuhi pertarungan mengenai bukti keberhasilan program pemerintah, bukan sekadar janji kampanye.
Komentar