JurnalPatroliNews | Jakarta — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar rotasi pejabat dalam Kabinet Merah Putih.
Pergantian tersebut dipandang sebagai momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengamat Politik Propetik Samuel F. Silaen menilai pengalaman panjang Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai bendahara negara.
Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Namun, menurut Samuel, pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja belum cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan seorang Menteri Keuangan.
“Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya,” tegas Samuel kepada JurnalPatroliNews, Senin (14/9/2026).
Bukan Sekadar Memahami Mesin Fiskal
Samuel menilai posisi Suahasil sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan membuatnya memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai sistem, birokrasi, risiko, serta berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Meski demikian, perpindahan posisi dari wakil menteri menjadi menteri membawa konsekuensi tanggung jawab yang jauh lebih besar.
Jika sebelumnya Suahasil berperan membantu Menteri Keuangan, kini ia berada di posisi yang menentukan arah kebijakan fiskal nasional.
“Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.
Menurut Samuel, kesehatan dan kredibilitas APBN tetap menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik, dunia usaha, investor, serta keberlanjutan pembangunan.
Namun, ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal tidak seharusnya berhenti pada angka defisit, penerimaan negara, belanja, maupun rasio fiskal.
Anggaran negara, kata dia, harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak.”
Pergantian Menkeu Dinilai Jadi Ujian Besar
Samuel menyebut pergantian Menteri Keuangan semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah, bukan sekadar pergantian nama di posisi strategis.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan arah yang jelas mengenai kesehatan APBN, prioritas belanja, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi keadilan sosial.
“Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak semakin jauh dari realitas kehidupan masyarakat.
Di balik istilah defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kehidupan warga yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara.
Menurut Samuel, keberhasilan kebijakan ekonomi semestinya dapat dilihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, mengembangkan usaha, serta merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
Suahasil Diminta Berani Menjaga APBN
Tantangan terbesar Suahasil, lanjut Samuel, adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan, disiplin APBN, dan keadilan sosial.
Menteri Keuangan, menurut dia, harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan.
Termasuk berani mengatakan “ya” terhadap program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sekaligus berani mengatakan “tidak” terhadap kebijakan yang berpotensi membebani negara atau mengorbankan masa depan fiskal.
“Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa.”
Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang cukup kuat untuk menjalankan tugas tersebut.
Namun, pengalaman tersebut kini harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Rakyat Menunggu Bukti, Bukan Jargon
Bagi Samuel, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon ekonomi.
Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa pajak dikelola secara benar, utang digunakan secara bertanggung jawab, pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, dan APBN hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan dinilai harus menjadi titik evaluasi terhadap bagaimana uang negara dikelola dan untuk siapa kebijakan fiskal tersebut dijalankan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan hanya siapa yang duduk di kursi bendahara negara, melainkan sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
“Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia,” pungkas Samuel.
Komentar