JurnalPatroliNews | Jakarta — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp240,1 triliun hingga 31 Agustus 2026. Nilai tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Posisi defisit tersebut sedikit melebar dibandingkan akhir Juli 2026 yang tercatat Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap PDB.
Meski defisit meningkat, pemerintah mencatat sejumlah indikator penerimaan dan keseimbangan primer mengalami perkembangan positif.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kinerja APBN hingga akhir Agustus masih berada dalam jalur yang direncanakan pemerintah.
“Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali. Ini artinya, memang perjalanan APBN relatif on-track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Pendapatan Negara Tembus Rp2.055,6 Triliun
Hingga akhir Agustus, pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 25,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan masih menjadi salah satu penopang utama. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.619,3 triliun, setara 60,1 persen dari target APBN dan tumbuh 21,7 persen secara tahunan.
Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.409 triliun, yang tumbuh 24,1 persen yoy, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp210,2 triliun, dengan pertumbuhan 7,8 persen yoy.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp435,1 triliun atau 94,8 persen dari target, sekaligus mencatat pertumbuhan 41,7 persen secara tahunan.
Belanja Negara Sudah Rp2.295,7 Triliun
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp2.295,7 triliun, atau sekitar 59,7 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun atau 56,9 persen dari pagu.
Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau 60,4 persen dari pagu. Sementara belanja non-K/L mencapai Rp879,1 triliun atau 53,6 persen dari pagu.
Adapun transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp504,3 triliun atau 72,8 persen dari pagu. Namun, komponen TKD tersebut tercatat mengalami kontraksi 11,8 persen secara tahunan.
Defisit Naik, Keseimbangan Primer Justru Surplus
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah posisi keseimbangan primer.
Hingga akhir Agustus 2026, keseimbangan primer mencatat surplus Rp154 triliun. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan surplus Rp102,7 triliun pada akhir Juli.
Keseimbangan primer menggambarkan posisi pendapatan negara dibandingkan belanja negara setelah tidak memasukkan pembayaran bunga utang.
Dengan surplus tersebut, pemerintah menyatakan kondisi fiskal masih memiliki ruang untuk mengelola pendapatan, belanja, serta pembiayaan negara.
Defisit Bertambah Rp4,5 Triliun dalam Sebulan
Jika dibandingkan dengan posisi Juli, defisit APBN meningkat sekitar Rp4,5 triliun dalam satu bulan.
Pada akhir Juli, defisit tercatat Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap PDB. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp240,1 triliun pada akhir Agustus.
Namun, secara proporsi terhadap PDB, perubahan tersebut relatif terbatas, yakni dari 0,91 persen menjadi 0,93 persen.
Pemerintah masih menyatakan perkembangan APBN berjalan sesuai dengan desain anggaran yang telah ditetapkan.
Penerimaan Pajak Jadi Penopang Utama
Kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu faktor yang menopang pendapatan negara.
Hingga Agustus, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.409 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai berada di level Rp210,2 triliun.
Di saat yang sama, PNBP mencatat pertumbuhan paling tinggi di antara kelompok penerimaan utama, yakni 41,7 persen secara tahunan.
Kombinasi pertumbuhan penerimaan tersebut membantu menjaga keseimbangan fiskal ketika belanja negara terus bergerak untuk membiayai program pemerintah.
APBN Masih Dalam Jalur Pemerintah
Dengan posisi defisit 0,93 persen terhadap PDB, pemerintah menilai pelaksanaan APBN hingga akhir Agustus masih berada dalam koridor yang direncanakan.
Di satu sisi, belanja negara terus meningkat seiring pelaksanaan berbagai program. Di sisi lain, pendapatan negara juga mencatat pertumbuhan yang cukup kuat.
Posisi surplus keseimbangan primer Rp154 triliun menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam melihat kondisi fiskal hingga akhir Agustus.
Perkembangan APBN pada bulan-bulan berikutnya akan menentukan posisi akhir defisit dan kebutuhan pembiayaan hingga tutup buku anggaran 2026.
Komentar