JurnalPatroliNews | Jakarta – Realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun hingga akhir September 2026. Jumlah tersebut setara 69,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sekaligus mencatat pertumbuhan 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, percepatan realisasi belanja menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pelaksanaan anggaran berlangsung lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuk pada akhir Desember.
“Ini sehat, karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Dari keseluruhan belanja tersebut, pemerintah pusat merealisasikan Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari target APBN 2026. Angka ini tumbuh 29,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Suahasil merinci, belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.069,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp991,9 triliun.
“Kalau kita lihat belanja K/L itu dia tumbuhnya 33 persen, kalau belanja pemerintah pusat secara keseluruhan tumbuhnya 29 persen,” ujarnya.
MBG Menjadi Komponen Besar Belanja Barang
Salah satu komponen yang menonjol dalam realisasi belanja pemerintah adalah belanja barang, yang mencapai Rp463,9 triliun. Dari jumlah tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp150,3 triliun.
Selain MBG, anggaran belanja barang digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik dan program pemerintah. Di antaranya, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah swasta sebesar Rp10,3 triliun, insentif biodiesel Rp23,8 triliun, pelayanan kesehatan unit pelaksana teknis (UPT) Rp12,9 triliun, serta bantuan pangan Rp13,1 triliun.
Belanja kementerian dan lembaga juga mencakup bantuan sosial, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana pendidikan.
Besarnya realisasi belanja tersebut menunjukkan beragam program pemerintah telah menyerap anggaran hingga triwulan ketiga. Namun, dampak terhadap masyarakat tetap bergantung pada ketepatan penyaluran, kualitas pelaksanaan, serta hasil program yang dicapai.
Belanja Pegawai dan Infrastruktur Terus Berjalan
Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp287,7 triliun. Peningkatan komponen ini antara lain dipengaruhi pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru serta pembayaran tunjangan bagi pendidik non-PNS.
Sementara itu, belanja modal mencapai Rp202 triliun. Pengeluaran tersebut terutama diarahkan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan serta infrastruktur irigasi.
Belanja modal menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan karena ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan aset dan infrastruktur pemerintah. Pelaksanaannya diharapkan memperkuat dukungan terhadap kegiatan ekonomi serta pelayanan masyarakat.
Adapun belanja bantuan sosial mencapai Rp115,8 triliun. Realisasi tersebut didorong penyaluran berbagai program perlindungan sosial kepada masyarakat.
Di sisi lain, belanja non-K/L terutama digunakan untuk pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Komponen tersebut menjadi bagian dari pengeluaran pemerintah di luar belanja kementerian dan lembaga.
Transfer ke Daerah Turun 7,1 Persen
Berbeda dengan pertumbuhan belanja pemerintah pusat, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp599,2 triliun. Angka ini turun 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika realisasinya mencapai Rp644,9 triliun.
Perbedaan arah pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah bergerak dengan dinamika yang tidak sama.
TKD memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pemerintah daerah, termasuk penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan program pembangunan sesuai kewenangan masing-masing daerah.
Karena itu, perkembangan penyaluran transfer ke daerah perlu dicermati bersama dengan kebutuhan belanja pemerintah daerah dan capaian program yang dibiayai melalui dana tersebut.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun hingga September menjadi indikator pelaksanaan APBN yang telah berjalan selama tiga kuartal pertama 2026. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga percepatan belanja agar tidak terkonsentrasi pada akhir tahun, sembari memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan.
Komentar